Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 18 Februari 2018

    Roby

    Kronologis : Saya membeli sebuah rumah pada bulan April tahun 2015 dengan sistem KPR di salah satu bank syariah. Namun pada saat saya hendak melakukan pelunasan beberapa hari kemarin, saya baru mengetahui bahwa ternyata pihak BANK tidak memiliki IMB rumah saya. Padahal pada saat akad jual beli, pihak developer menyatakan bahwa SHM, IMB dan dokumen lainnya menjadi tanggung jawab developer. Setelah saya bertanya pada warga sekitar, ternyata memang semua terkendala dengan masalah IMB seperti saya. Belakangan diketahui bahwa ada salah satu rumah di perumahan saya yang melanggar batas sipadan sungai. DIcurigai pihak developer telah "curang", dikarenakan sisa lahan yang seharusnya dijadikan taman (sesuai dengan denah awal perumahan) malah dibangun rumah. Hal tersebut disinyalir menjadi akar masalah terhambatnya pengurusan IMB di perumahan saya. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. bolehkah pihak BANK menerima ajuan kredit rumah dari developer yang ternyata belum mengurus IMB rumah tersebut? 2. Apakah saya berhak melakukan komplain dan meminta tanggung jawab kepada pihak BANK terkait masalah IMB ini? 3. Pasal apa yang bisa digunakan untuk menuntuk pihak developer yang tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, karena tentunya IMB merupakan hak kami sebagai konsumen sesuai dengan perjanjian awal. Terimakasih.

  • 6 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Azhari, SH, MH. Sebelum saya menjelaskan lebih rinci terlebah dahulu saya akan menjelaskan mengenai Kredit Kepemilikan Rumah. KPR adalah Kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan komsumstif/agunan berupa rumah dengan skema pembiayaan hingga 90% dari harga rumah. Sedangkan jaminan/agunan yang diperlukan untuk KPR adalah rumah yang akan dibeli itu sendiri untuk KPR pembeliamn atau fasiltas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah perorangan yang akan membeli rumah. Serta pengertian daripada Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan perizinan yang diberikan oleh Kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, sesuai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Dengan demikian menurut kronologi yang telah saudara sampaikan bisa saya simpulkan sebagai berikut : 1. Bank dapat menerima pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dari divoloper karena pihak bank Cuma memberikan fasilitas pembiayaan atau kredit kepada konsumen dengan berupa jaminan dan syarat-syarat. 2. Konsumen dapat melakukan konplain terhadap developer atas ketidakjujurannya dalam memyampaikan permaslahan dalam penjualan rumah. Sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG), dan juga Tentang Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 28 tahun 2002, yang diseburkan bahwa, setiap orang yang ingin mendirikan bangunan atau gedung harus memiliki Izin Mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintash daerah (pemda) melalui proses permohonan izin.Pasal 115 ayat (1) PP nomor 36 tahun 2005 Pemilik rumah yang tak memiliki IMB bisa dikenakan sanksi administrasi dan pasal 115 ayat (2) pemilik rumah atau gedung dapat mendapat sanksi pembongkaran bangunan dan pasal 45 ayat (2) Pemilik rumah dapat diberikan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dikerjakan. Maka dengan demikian apabila saudara Roby membeli rumah yang tidak memiliki IMB takutnya dikenakan pasal 45 ayat (2). maka setiap transaksi harus berpedoman pada aturan yang berlaku. 3. Dalam hal ini Devoloper telah melakukan pembohongan terhadap konsumen dalam penjualan rumah, dengan tidak menjelaskan duduk perkara dalam pembangunan rumah yang tidak memiliki Izin membangun Rumah atau IMB. Maka sesuai dengan pertanyaan saudara Roby, maka devoloper dapat dituntun dengan Pasal pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG), Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 28 tahun 2002, pasal 45 ayat (2). Undang-undang Bangunan Rumah dan Gedung, karena telah membangun rumah/Gedung tanpa mimiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).