Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 16 Februari 2018

    Dhifa

    Dear admin Selamat malam, saya ingin menanyakan perihal pemerasan (menurut saya) yang saya alami. Kronologi : Saya mempunyai tanah, dimana tanah tersebut saat ini sedang saya sewakan, dan habis masa sewa 10 bulan lagi. Dan saya berniat untuk menebus sewa tersebut tetapi kendalanya pihak penyewa meminta tebusan sebesar 25jt. Sedangkan dulu akad sewa menyewa adalah 15jt selama 10thn. Yang ingin saya tanyakan, Apakah hal tersebut bisa dikategorikan sebagai pemerasan??,,,,,,, Dan jika memang sudah kategori pemerasan, bagaimana cara melaporkan hal tersebut sedangkan saya juga pernah konsultasi dengan kepala desa tetapi seakan hal tersebut dianggap wajar??,,,,, Mohon penjelasannya dan terimakasih regard dhifa

  • 21 Maret 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Drs. Abdullah, S.H. Nasehat hukum terhadap persoalan niat Anda untuk menebus sewa tanah tetapi, kendalanya pihak penyewa meminta tebusan sebesar 25 juta, untuk sisa waktu 10 bulan, padahal dulu akad sewa menyewa adalah 15 juta selama 10 tahun. Dalam hal pengakhiran perjanjian sewa tanah, pemilik tanah tidak dapat menghentikan perjanjian sewa tanah antara Anda dengan penyewa tanah secara sepihak, karena pada dasarnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditarik secara sepihak, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum perdata terdapat asas pacta sunt servanda, bahwa kesepakatan adalah undang-undang bagi para pihak. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam Pasal 1320 : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab halal. Dengan demikian, maka secara hukum perjanjian sewa yang dibuat sesuai dengan undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagai orang yang menyewakan tanah, sebagai pemilik tanah mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. KUH Perdata Pasal 1550 : Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu : 1.e menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa; 2.e. memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan; 3.e. memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa. Atas permasalahan Anda, apakah penyewa yang menginginkan tebusan sisa waktu sewa 10 bulan sebesar 25 juta rupiah bisa dikategorikan sebagai pemerasan? Dan jika memang sudah kategori pemerasan, bagaimana cara melaporkan hal tersebut, sedangkan saya juga pernah konsultasi dengan kepala desa tetapi seakan hal tersebut dianggap wajar? Jadi secara perdata, tindakan yang dilakukan oleh penyewa tidak melanggar kewajibannya berdasarkan KUHPerdata Pasal 1338 dan 1320, sehingga tidak termasuk kategori pemerasan. Pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Oleh karena itu saran kami, adalah melakukan musyawarah, apabila perjanjian sewa tanah dimulai dengan itikad baik, maka sudah sewajarnya pengakhiran sewa menyewa tanah juga diakhiri dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila kurang memuaskan.