Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 16 Februari 2018

    rusitah

    saya buat akte ijb kuasa. tapi salah tuntut. yg benar 01.yg di. tuntut 02.karena oknum sengaja. yg tanda tangan jg bkn pemilik asli. saya malah di laporkan ke polisi. pemilik asli laporkan saya ke polisi. penipu sebenarnya adiknya. sy hrs bagaimana. tx

  • 5 Juni 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Iva Shofiya S.H. M.Si. Pertanyaan kurang jelas duduk persoalannya. Namun kami coba menjawabnya sebagai berikut : Dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelengarakan suatu urusan”. Selanjutnya dalam Pasal 1793 KUH Perdata memberikan “pilihan”, yaitu apakah pemberian kuasa (lastgeving) tersebut dilakukan dengan suatu akta umum, bawah tangan, dan bahkan secara lisan. Namun saat ini sudah menjadi suatu kebiasaan umum bahwa surat kuasa dibuat secara tertulis, baik dengan akta otentik (di hadapan notaris) maupun bawah tangan, yang cakupan pemberian kuasanya dapat berlaku secara umum atau khusus untuk suatu kepentingan saja (Vide: Pasal 1795 KUH Perdata). Pasal 1796 KUHPer menyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Pasal ini selanjutnya menjelaskan bahwa untuk memindahtangankan benda-benda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Terkait Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (pasal 1975 KUHPer). Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Jadi, surat kuasa umum hanya boleh berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengurusan saja. Sedangkan, untuk memindahtangankan benda-benda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik, tidak diperkenankan pemberian kuasa dengan surat kuasa umum, melainkan harus dengan surat kuasa khusus. Surat kuasa dapat dicabut atau ditarik kembali menurut ketentuan berikut : Pasal 1813 KUH Perdata telah memberikan alasan-alasan yang khusus yang dapat menyebabkan berakhirnya pemberian kuasa (lastgeving), antara lain, dengan ditariknya kuasa oleh si Pemberi Kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa. Pasal 1814 KUHPerdata menentukan "si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya." Terkait dengan adanya kesalahan dalam akta kuasa dan adanya pemalsuan tanda tangan, maka anda dapat melakukan pencabutan surat kuasa tersebut terkait adanya kesalahan dalam surat kuasa dan indikasi pemalsuan tanda tangan dapat menjadi suatu alasan yang dapat menjadikan pencabutan atau penarikan surat kuasa yang salah sebelumnya menjadi tidak berlaku atau batal demi hukum. Namun apabila dalam pembuatan akta perjanjian pemberian kuasa yang dibuat secara notaril, maka pihak pemberi dan penerima kuasa harus hadir di hadapan notaris. Notaris tidak dapat membatalkan akta perjanjian pemberian kuasa semata-mata berdasarkan kehendak pemberi kuasa, namun juga harus didasarkan pada persetujuan penerima kuasa. Akan tetapi Kebatalan akta Notaris dapat terjadi dengan dapat dibatalkan, batal demi hukum, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pembatalan akta Notaris meliputi dibatalkan oleh pihak sendiri, dibuktikan dengan asas praduga sah. Alasan ini terpenuhi dengan adanya kesalahan dalam akta kuasa dan adanya pemalsuan tanda tangan, maka anda dapat melakukan pencabutan surat kuasa tersebut terkait adanya kesalahan dalam surat kuasa dan indikasi pemalsuan tanda tangan dapat menjadi suatu alasan yang dapat menjadikan pencabutan atau penarikan surat kuasa yang salah sebelumnya menjadi tidak berlaku atau batal demi hukum. Kemudian terkait dengan tuntutan pemilik asli yang dapat anda lakukan adalah anda menjelaskan bahwa sudah mencabut surat kuasa yang bermasalah tersebut dan sudah tidak ada terkait urusan apapun dengan pihak penerima kuasa. Dan apabila ada pengalihan benda milik pemilik asli kepada anda, anda dapat berdamai dengan mengembalikan benda tersebut kepada pemilik asli dengan menjelaskan permasalahan sebenarnya. Apabila ada pihak-pihak yang dirugikan terhadap surat kuasa bermasalah tersebut maka seyogyanya mencari jalan keluar secara damai dengan win-win solution. Demikian saran kami terkait hal-hal yang anda dapat lakukan. Semoga dapat membantu.