Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 13 Februari 2018

    Saepulloh

    Pada Tahun 1997 Tuan AHMAD membeli Tanah Hak Milik Adat dari Tuan SYUKUR dengan AJB dihadapan PPAT Camat, pada tahun 2015 Tuan AHMAD akan membuat Akta Hibah kepada Yayasan akan tetapi setelah datang Kekelurahan menurut data dikelurahan tanah tersebut tidak ada dasar peralihan sebelumnya dari antara Tuan SYUKUR dan Penjual sehingga berakibat Kepada Tuan AHMAD selaku pemilik yang terakhir. bagaimana solusi dan pendapat hukumnya.. Terimakasih

  • 19 Februari 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Yuliawiranti, SH., MH., CN. Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan keterangan klien, mengenai peralihan hak atas tanah antara Tuan Syukur dengan Pihak Penjual terdahulu, tidak ada datanya di kelurahan, tetapi tidak jelas apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum, sehingga kami berasumsi tanah tersebut belum bersertifikat dan peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan di bawah tangan saja, internal antara Penjual terdahulu dengan tuan Syukur. 2. Bahwa menurut T.H. Sri Kartini & Sri Sudartyatmi dalam bukunya yang berjudul Beberapa Segi Bidang Hukum Adat, tahun 1996 , hal 44 dijelaskan bahwa Jual beli secara adat mempunyai sifat terang dan tunai, dimana semua ikatan antara bekas penjual dengan tanahnya menjadi lepas sama sekali, terang maksudnya bahwa penjualan tanah tersebut dilakukan secara terbuka dihadapan Kepala Desa, sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah jual beli tanah tersebut bersifat tunai “. 3. Bahwa konsep Jual beli secara adat juga dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang terdapat dalam konsiderans dan ada didalam penjelasan umum dari Pasal 5 Undang Undang Pokok Agraria, yang menyatakan : “ Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta atas peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama “. 4. Bahwa didalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, juga dengan tegas menyatakan bahwa : “ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali peralihan hak melalui lelang, hanya dapat di daftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “. “ Dengan dilakukannya perbuatan hukum berupa jual beli dihadapan PPAT, telah dipenuhi sifat terang, akta jual beli yang ditanda tangani oleh para pihak menunjukan perbuatan hukum jual beli telah dilakukan karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang hak yang baru “. 5. Bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa : “ Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ”. Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria tersebut adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 6. Bahwa berdasarkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, bila ada pihak-pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah tetapi tidak disertai dengan pendaftaran haknya (balik nama) ke Kantor Pertanahan, maka dapat dipastikan akan menimbulkan akibat hukum dan permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, karena tujuan dan fungsi pendaftaran tanah serta tata cara pelaksanaannya telah diatur dengan sangat jelas didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 7. Jadi apabila peralihan hak atas tanah tersebut hanya dilakukan berdasarkan surat jual beli dibawah tangan (kertas bersegel / bermaterai), maka peralihan hak atas tanah tersebut harus dilakukan ulang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena hanya PPAT yang dapat membuatkan dan mengeluarkan akta peralihan hak atas tanah tersebut, yang selanjutnya pihak yang bersangkutan dapat memberikan kuasanya kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membantu proses pendaftaran peralihan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan, atau pihak-pihak terkait yaitu baik penjual ataupun pembeli dapat mengurus sendiri pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut langsung ke Kantor Pertanahan setempat.