Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 12 Februari 2018

    Ferdinand

    Halo BPHN, Seorang Terdakwa Kasus Tipikor didakwa dengan tuntutan penjara selama 4 tahun, subsider 6 bulan dan denda 6 bulan.putusan tersebut keluar sebelum terbit pp 99 tahun 2012, namun baru dieksekusi ke tahanan pada Maret 2015. selama tahun 2016 mendapatkan remisi khusus dan remisi umum begitu pula dengan 2017. namun pada tahun 2017, petugas lapas baru menyadari bahwa masa 2/3 tahanan sudah lewat sehingga mereka mengajukan pembebasan bersyarat. menurut perhitungan masa 2/3 terhitung Mei 2017, namun karena usulan ke Kanwil dan kemudian dari Kanwil ke Dirjenpas terlambat baru dilakukan November 2017, sehingga SK PB yang diterima dari ,masa 2/3 nya terhitung November 2017. pada saat ini yang bersangkutan sedang menjalani hukuman subsider dan denda. dengan keterlambatan PB ini, mengakibatkan hak 2/3 menjadi semakin mundur. sedangkan ini diakibatkan bukan oleh kesalahan terpidana, melainkan kesalahan lapas. apakah memang tidak bisa dihitung sesuai dengan aturan sebenarnya?berlaku tanggal mundur?kenapa tidak Mei 2017?saya tidak mendapatkan penjelasan yang baik dari pihak lapas

  • 21 Februari 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Mugiyati, S.H., M.H. Pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu kebebasan yang diberikan kepada narapidana yang telah melaksanakan dua pertiga hukumannya. Jika ada permohonan pembebasan bersyarat, harus dilihat vonis atau hukuman yang dijatuhkan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada vonis, selalu dicantumkan kalimat bahwa masa hukuman akan dipotong dengan masa tahanan. Dan juga, ada kemungkinan penambahan hukuman jika tidak melakukan pembayaran terhadap hukuman denda. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat (“PB”) Sebelum menjawab pertanyaan Anda terkait cara mengajukan pembebasan bersyarat, kami akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat berdasarkan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU Pemasyarakatan”) sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Lebih lanjut Pasal 1 angka 6 Permenkumham 21/2016 menyatakan: Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Syarat Pembebasan Bersyarat Terkait pemberian pembebasan bersyarat, Pasal 49 Permenkumham 21/2016 menjelaskan mengenai syarat-syarat dapat diberikannya Pembebasan Bersyarat sebagai berikut: (1) Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat: a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. Sebagaimana disampaiakan oelh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana (ketika itu), mencoba meluruskan sejumlah pandangan 'miring' yang beredar. Salah satu yang ingin diluruskan Denny mengenai kapan kebijakan ini mulai berlaku. Denny menegaskan, kebijakan pengetatan syarat hak napi memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat tidak berlaku surut. "Berlaku ke depan," katanya. Menurut mantan Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ini, salah satu yang jadi ukuran pihaknya adalah tanggal pelaksanaan pembebasan bersyarat yang diberikan ke para napi. Kebijakan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat (PB), terhadap terpidana korupsi tidak berlaku surat. Terpidana korupsi yang ketetapan bebasnya dikeluarkan sebelum kebijakan ini dilaksanakan, maka mereka mendapatkan kebebasannya. SE Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Juklak Pemberlakuan PP No.99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana terorisme, narkotika,psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional, seperti diatur dalam PP No. 99/2012, berlaku bagi narapidana yang putusan pidananya berkekuatan hukum tetap setelah 12 November 2012 (tidak berlaku mundur/surut).