Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 9 Februari 2018

    romadhani

    stempel BPD di tahan pemerintah desa sekitar 5 bulan

  • 27 Februari 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Febi Ardhianti, S.E. BPD yang anda maksud adalah singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Pasal 1 ayat 3) Tugas dari BPD bedasarkan Pasal 32 adalah: a. Menggali Aspirasi Masyarakat; b. Menampung Aspirasi Masyarakat; c. Mengelola Aspirasi Masyarakat; d. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat; e. Menyelenggarakan Musyawarah BPD; f. Menyelenggarakan Musyawarah Desa; g. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; h. Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; i. Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa; j. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa; k. Melakukan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; l. Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa Dan Lembaga Desa Lainya ; m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang - undangan Sekretariat Dan Alat Kelengkapan BPD Pasal 24 1) Dalam melaksanakan tugasnya BPD dibantu Sekretariat BPD. 2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD. 3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD. 4) Alat kelengkapan BPD dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD. Pasal 74 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa) Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang masih ada tetap melaksanakan tugas yang terkait dengan tugas staf administrasi BPD sampai selesai masa tugasnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Pasal 7 adalah : 1) Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa. 2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa. 3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas : a. unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dan atau Tata Usaha; b. unsur pelaksana teknis lapangan; c. unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun 4) Nama dan jumlah Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 Kepala Desa Dilarang: a. Merugikan Kepentingan Umum; B. Membuat Keputusan Yang Menguntungkan Diri Sendiri, Anggota Keluarga, Pihak Lain, Dan/Atau Golongan Tertentu; C. Menyalahgunakan Wewenang, Tugas, Hak, Dan/Atau Kewajibannya; D. Melakukan Tindakan Diskriminatif Terhadap Warga Dan/Atau Golongan Masyarakat Tertentu; E. Melakukan Tindakan Meresahkan Sekelompok Masyarakat Desa; F. Melakukan Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme, Menerima Uang, Barang, Dan/Atau Jasa Dari Pihak Lain Yang Dapat Memengaruhi Keputusan Atau Tindakan Yang Akan Dilakukannya; G. Menjadi Pengurus Partai Politik; H. Menjadi Anggota Dan/Atau Pengurus Organisasi Terlarang; I. Merangkap Jabatan Sebagai Ketua Dan/Atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Kabupaten/Kota, Jabatan Lain Yang Ditentukan Dalam Peraturan Perundangan-Undangan; J. Ikut Serta Dan/Atau Terlibat Dalam Kampanye Pemilihan Umum Dan/Atau Pemilihan Kepala Daerah; K. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan; Dan L. Meninggalkan Tugas Selama 30(Tiga Puluh) Hari Kerja Berturut-Turut Tanpa Alasan Yang Jelas Dan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 30 1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Bedasarkan penjelasan pasal diatas maka Pemerintah Desa/kepala Desa tidak berhak menahan stempel BPD karena tugas BPD antara lain melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa/kepala Desa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pasal 1 ayat 3 huruf g dan j. (penjelasan pasal diatas) BPD berhak menentukan Sekretariat Dan Alat Kelengkapan BPD (Pasal 24) bedasarkan rapat BPD. Penahanan stempel BPD oleh Pemerintah Desa/kepala Desa akan berdampak merugikan kepentingan umum, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf a,b,c,d,e. (penjelasan pasal diatas) Jika Pemerintah Desa masih menahan stempel BPD maka Pemerintah Desa/kepala Desa dapat kena sanksi sebagai mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 30 (penjelasan pasal diatas) Saran saya berdasarkan permasalahn saudara Romadhani sebaiknya di selesaikan secara Musyawarah / mufakat sehingga permasalahan tersebut dapat selesai dengan jalan kekeluargaan