Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 9 Februari 2018

    muhammad herison

    apakah sah kasasi jaksa dg menggunakan berkas cacat hukum yaitu berkas banyak kejanggalan mulai stempel yg bermacam macam, tanda tangan jpu dan jaksa berbeda beda, isi perkara direkayasa diluar putusan? sedangkan ma terlanjur mengabulkan dan ternyata putusan ma salah redaksionalnya dan dikembalikan oleh pn ke ma dan turun lagi dg tuntutan 5 th 6 bln denda 200 juta dan ma tidak tahu berkas banyak kejanggalan apakah tuntutan itu adil sedangkan pelaku utama sekarang sdh bebas dituntut 1 th 1 bln denda 50 jt? dimana letak keadilan dan bagaimana saya mencari keadilan kebenaran sedangkan saya tidak tahu apa apa dan tidak makan uang negara?

  • 6 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Haryani, S.H. Pertanyaan yang Saudara sampaikan kepada kami kurang menggambarkan kasus posisi secara lengkap, namun kami berusaha untuk menjawab pertanyaan Saudara sesuai dengan informasi yang Saudara berikan. Syarat sah permohonan kasasi: Untuk mengetahui apakah kasasi yang diajukan Jaksa sah atau tidak, perlu dilihat mekanisme permohonan kasasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah ini: A. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 43 (1) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. (2) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Pasal 44 (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 43 dapat diajukan oleh: a. Pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; b. Terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum atau Oditur dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer. (2) Dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya, Jaksa Agung karena jabatannya dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara tersebut. B. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Pasal 45A (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya. (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. putusan tentang praperadilan; b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda; c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. C. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 245 (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Pasal 248 (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Ada beberapa alasan yang dapat dipergunakan dalam mengajukan permohonan kasasi yaitu : - Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan - Pengadilan telah salah di dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku - Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan putusan yang bersangkutan Terhadap putusan MA yang salah yaitu menuntut 5 th 6 bulan dan denda 200 juta dan MA tidak tahu berkas banyak kejanggalan. Putusan ini merupakan putusan yang salah dan melanggar Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang aturan surat pemidanaan atau berkas putusan hakim. Dalam Pasal 197 ayat (1) a huruf K menjelaskan bahwa surat putusan harus menyertakan dari Kepala putusan harus berbunyi “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, identitas lengkap terdakwa, dakwaan, pertimbangan, hingga perintah penahanan terdakwa bila ditemukan bersalah. Pasal 197 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 mengakibatan putusan batal demi hukum. Terhadap putusan yang demikian itu, masyarakat berhak untuk menilik ulang putusan hakim atas dirinya atau anggota keluarganya untuk mengecek kemungkinan kesalahan putusan hakim. Masyarakat yang dirugikanpun berhak meminta pembebasan atas kesalahan itu. Setiap putusan majelis hakim yang tidak memenuhi pasal itu tidak dapat dieksekusi. Atinya kejaksaan tidak boleh mengeksekusi dengan memasukkan terdakwa dalam rutan atau lapas. Bila putusan itu dipaksakan untuk dilaksanakan kejaksaan, tindakan kejaksaan itu pidana, tindakan melanggar hukum, tindakan memberangus, merampok, serta merampas hak atas kemerdekaan. Jadi melihat kasus saudara untuk menuntut keadilan atas putusan majelis hakim yang saudara anggap tidak adil, maka kami menyarankan kepada terpidana untuk melakukan upaya hukum PK atas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap jika memenuhi syarat Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana pejara paling lama enam tahun. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan.