Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 3 Februari 2018

    Angga

    Saya hanya penasaran saja dan ingin tahu, awalnya tanya di twiter tp diarahkan kesini, maaf kalau pertanyaannya kurang berbobot, hehe jadi gini, kemarin lihat berita dan jadi penasaran ada orang sewa mobil rental, kemudian mobil itu dipakai utk tindak kejahatan dan singkat cerita mobil sewaan tersebut dijadikan barang bukti yg jd pertanyaan, pemilik mobil rental itu apa "kehilangan" mobilnya krn disita dan dijadikan barang bukti? Terima kasih

  • 6 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Siti Rodiah,SH. Terima kasih atas pertanyaannya : si pemilik mobil renta itu apa “kehilangan” mobilnya karena disita dan dijadikan barang bukti ? Saudari, Angga di Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan pertanyaan anda, yang dapat kami jelaskan sebagai berikut : Bahwa mobil rental di jadikan sebagai barang bukti atas suatu kejahatan. Ada ketidak jelasan terkait waktu perjanjian sewa, lalu apakah mobil tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti ?, Hal ini bisa saja karena: Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (dwang middelen) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan. Penjelasan Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; 2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; 4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Untuk melindungi kepentingan publik, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari benda yang disita oleh Penyidik tersebut, maka Pasal 46 KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu: (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila: a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.” Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara hukum, mobil rental yang menjadi barang bukti dalam perkara tindak kejahatan tersebut akan dikembalikan kepada orang yang paling berhak (pemiliknya)/kepada mereka yang namanya disebut dalam Putusan Pengadilan tersebut. Karena tidak ada kejelasan waktu perjanjian sewa, namun dipastikan kalau mobil dapat dikembalikan kepada pemiliknya setelah Penyidik selesai nmelakukan tugasnya sebagaimana penjelasan diatas. Demikian jawaban kami. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk Anda. Dasar hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.