Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 28 Januari 2018

    Mirza

    adakah perbedaan antara perjanjian bagi hasil dengan perjanjian tanggung renteng

  • 13 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya:: Saud Halomoan Batubara, S.H., M.H. Terima kasih kami ucapkan pada Sdr Mirza yang telah berpartisipasi pada ruang konsultasi on line pada Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham. Pertanyaan Sdr dapat kami jelaskan bahwa antara perjanjian Bagi Hasil dengan PerjanjianTanggung renteng atau perjanjian tanggung- menanggung, tentu saja ada perbedaannya. Berikut kami jelaskan di bawah ini; A. Perjanjian Bagi Hasil : - Diatur dalam UU No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, - Peraturan Menteri Agraria No.4 Tahun 1964 Tentang perjanjian bagi hasil Perikanan - KUH Perdata Buku ketiga Adapun dalam perkembangannya perjanjian bagi hasil tidak saja terbatas pada ojek penggarapan di bidang pertanahan, dibidang peternakan, perikanan, tetapi dengan adanya perkembangan bidang-bidang bisnis sudah merambah ke bidang lainnya antara lain bidang agro bisnis, bidang perbankan syaariah, kemitraan usaha, kerjasama permodalan baik kerjsama perorangan , antar perorangan dengan badan usaha atau badan hukum yang nantinya akan mengelola bisnis atau usaha bidang tertentu yang sudah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Misalnya saja, Si Pulan membuka rumah makan, usaha kuliner; menambah modal untuk mengembangkan usahanya si Pulan mendapat dana dari Tuan X. Dalam klausul isi suatu perjanjikan, ditentukan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, misalnya pihak yang menanamkan modal dan pihak yang empunya usaha . Mereka menentukan pembagian kentungan dengan porsentase 40 : 60 . Demikian juga dibuat klausule dalam perjanjian, jika terjadi wanprestasi, jika terjadi resiko atau terjadi kerugian, juga klausule jika terjadi perselihan antara pihak atau apa saja yang menurut para pihak penting di masukkan dalam ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama, yang terpenting dalam perjanjian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku jadi sifatnya kebebasan berkontrak (lihat KUH Perdata buku ketiga bab dua, khususnya psl. 1230,1313, 1320,1338, 1352 ). 1. Perjanjian Tanggung Renteng Perjanjian tanggung renteng diatur dalam buku ketiga, bagian 8, pasal 1278 KUH Perdata s.d. Pasal 1295 KUH Perdata. Mari kita simak pasal di bawah ini. Pasal 1278 KUH Perdata “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi”. Jadi, perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang debitur bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditor (pihak yang berpiutang), dimana salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditur, maka pembayaran itu akan membebaskan atau anggota kelompok yang lain dari utang. Dalam ketentuan pasal tersebut dapat kami memberikan suatu contoh, misalnya suatu anggota Kelompok Usaha di bidang dagang, meminjam uang pada Koperasi dimana kelompok usaha tersebut sudah menjadi anggota koperasi., katakanlah masing-masing meminjam Rp.2000.000,- dengan kewajiban setiap anggota kelompok usaha membayar Rp.100.000,-. / bulan. Ketika jatuh tempo, ada seorang anggota kelompok usaha tidak memenuhi kewajibannya, ka rena sesuatu dan lain hal, maka secara tanggung renteng anggota kelompok usaha lainnya bertanggung jawab membayar tunggakan atau cicilan hutang koperasi melalui pengurus atau Kordinator kelompok usahanya. Lajimnya, bahwa seseorang yang telah menjadi anggota kelompok mempunyai hak dan kewajiban yang tertera dalam AD ART. Untuk menutupi utang tersebut bisa saja di diambil dari simpanan wajib dan simpanan sukarela dalam keanggotaan kelompok, sesuai kesepakatan diantara anggota. Tentunya antara Kelompok Usaha Dagang dengan Koperasi sudah membuat suatu Perjanjian sebelumnya Demikian jawaban atas pertanyaan Sdr yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.