Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 27 Januari 2018

    prastya

    hi, saya ingin bertanya 2 bulan lalu saya bekerja sama dengan seorang manusia untuk membangun rumah tinggal saya dengan sistem borong tenaga kerja. material dari saya saya akui kadang material telat 1 2 hari..namun saya selalu membayar tenaga kerja tepat waktu dan sesuai progress dia. 1 minggu yang lalu dia mengeluh ingin mundur dan waktu itu saya iyakan. dia mengajak berhitung untuk urusan kekurangan pembayaran tenaga kerja...dan lagi2 saya turuti ( sy kadang berfikir ini sebetulnya kan sistem borongan, kenapa sy jadi merasa ini seperti harian dan bukan borongan) setelah itu diskusi masalah tenaga kerja.. dia memaksa saya untuk membayar biaya tenaga kerja terhitung sejak 20hari lalu yang jelas2 saya tolak. saya berpegang prinsip bahwa dia bekerja secara "borong" yang telah saya bayar sesuai progres fisik pekerjaan. dan saya mau membayar biaya tenaga kerja selama 5 hari yang lalu bukan 20 hari lalu. dengan asumsi dia mengeluh dan meninggalkan tenaga kerja di lapangan adalah 5 hari yang lalu akhirnya dia marah dan menghasut tenaga kerja untuk merobohkan rumah tinggal saya yang hampir selesai. apa yang harus saya lakukan ya pak? semua kewajiban saya rasa sudah saya penuhi, namun saya merasa seperti diperas dan diancam dengan kejadian seperti ini. mohon sarannya terima kasih

  • 13 Februari 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Mugiyati, S.H., M.H. Dalam melakukan suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang lain memerlukan suatu perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan. Azas-azas Hukum Perjanjian Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu: 1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. 2. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. 2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni: a.l – Orang yang belum dewasa. Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut: (i) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya. (ii) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang-undang Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun. – Mereka yang berada di bawah pengampuan. – Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi). – Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 1. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu. 2. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban Syarat No.1 dan No.2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat No.3 dan No.4 disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. A.3. Kelalaian/Wanprestasi Kelalaian atau Wanprestasi Pasal 1238 KUHPerdata adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Kelalaian/Wanprestasi Pasal 1238 KUHPerdata yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu: 1. Tidak melaksanakan isi perjanjian. 2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Pada sistem borongan dalam diaturPasal 64 dan Pasal 65 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). setidaknya terdapat dua pola, borongan upah tenaga pekerja borongan/tenaga kerja borongan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 dan borongan secara keseluruhan. Perbedaannya, pada sistem borongan upah tenaga, Anda hanya membayar upah tukang saja. Adapun materialnya tetap Anda siapkan sendiri. Ini berbeda dengan pola borongan keseluruhan, karena biaya atau upah tenaga dan bahan (material) diserahkan kepada tukang atau mandor. Jika Anda akan menggunakan sistem borongan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kerja tukang bisa lebih efisien. Untuk memakai sistem ini, ada baiknya Anda menyiapkan gambar kerja berikut spesifkasi pekerjaan yang direncanakan. Meski menyerahkan pekerjaan kepada tukang, Anda harus turut mengawasi hasil pekerjaannya. Hal ini mengingat tukang yang dibayar borongan. Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengancaman Apa hukuman apabila terjadi pengancaman (berniat menyakiti yang diancam) bagi si pengancam walaupun belum terjadi? Dan bagaimana menjeratnya (menjerat si pengancam dengan hukum apa?) Jawaban : Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP: Pasal 368 ayat (1) KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. R. Soesilo menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dan menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya: 1. Memaksa orang lain; 2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; 3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; 4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Memahami tujuan dari ancaman yang Anda maksudkan, apakah semata-mata hanya untuk menyakiti atau terkait dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan bagaimana ancaman itu dilakukan. Jika ancaman tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP maka pelaku dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal tersebut. Selain itu, jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi. Selain itu, jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi. Pasal 29 UU ITE, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Pasal 45 ayat (3) UU ITE “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Jadi jika memang benar seseorang telah melakukan ancaman kepada anda,untuk keamanan maka anda dapat melaporkan kepada pihak berwajib.dengan diserta bukti-bukti yang kuat.