Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 25 Januari 2018

    rizky

    kejadian uda hampir 10 tahun lalu,org tua saya meminjamkan uangnya kepada temannya sekitar 85 juta,dan sampe skrg uangnya tidak dikembalikan dan jadi ribut antar org tua saya,saya cari tau ke orangnya yg minjam uang katanya uang ini untuk usaha tp gak berjalan lancar usaha dan rugi dan tidak dikembalikan dgn kt lain di jadikan modal usaha dan uangnya ga balik di satu sisi dr org tua saya ktnya dia minjam uang dulunya dgn janji sebulan bukan untuk usaha,dan yg meminjam ini ngasih jaminan buku hitam mobilnya,apakah org yg minjam bisa dituntut????

  • 13 Februari 2018

    Dijawab Oleh -

    DIjawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Haryani, S.H. Sebelum menjawab pertanyaan diatas perlu kita lihat kembali apakah dalam melakukan pinjam-meminjam uang tersebut dibuatkan suatu perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak disertai dengan saksi. Kalau ada bisa dipelajari lagi isi dari perjanjian tersebut seperti apa apakah pinjamnya untuk modal usaha atau hanya sekedar pinjam uang dengan janji dikembalikan dalam jangka waktu sebulan. Disitu apakah ada jasa yang diminta oleh pihak I (yang memberikan pinjaman) kepada pihak ke II (peminjam). Kalau memang ada itu sudah cukup jelas siapa yang berhak untuk menerima uangnya (pemberi pinjaman) dan yang berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya (peminjam). Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu : 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, maksudnya kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan aperbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa an sehat pukirannya, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki an 19 tahun bagi wanita. Jika menurut UU Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Pada umumnya yang kita pakai adalah yang berdasarkan KUH Perdata. 3. Adanya obyek Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas. 4. Adanya kausa yang halal. Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak amemakai suatu sebab yang halal, atau dibua dengan suatu sebab yang palsu atau gterlarang, tikdak mempunyai kekuatan hukum. Dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog). Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Berdasarkan bunyi pasal di atas unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah: a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum; b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; c. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan). Sebagaimana yang disampaikan dalam pertanyaan diatas bahwa si peminjam memberikan jaminan berupa BPKB Mobil, saran kami apabila si peminjam memang sudah tidak sanggup lagi membayar maka sebagai gantinya mobil yang diagunkan dapat dilelang atau dijual, apabila ada kelebihan dana dikembalikan kepada yang mempunyai mobil. Hal tersebut dapat dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Apabila hal tersebut tidak tercapai kesepakatan artinya si peminjam tidak mau menyerahkan mobilnya sebagai ganti pembayaran hutang, maka orang tersebut dianggap wanprestasi dan dapat dituntut dimuka pengadilan. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan semoga dapat menjadikan solusi bagi saudara.