Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 24 Januari 2018

    akram

    1.dapatkah org asing mendapatkan hak pembebasan bersyarat,cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat? 2.jika dapat siapa yg mempunyai kewajiban unt mengawasi yg bersangkutan?kejaksaan kah atau imigrasi? tks

  • 13 Februari 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Haryani, S.H. Untuk pertanyaan diatas akan kami gabungkan jawabannya sebagai berikut : Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lapas setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan”. Pasal 3 menyatakan Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Ada 2 (dua) bentuk program pengembangan pembinaan narapidana yaitu Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial yang meliputi pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Tujuan pembebasan bersyarat adalah agar narapidana dapat berinteraksi, menyesuaikan diri dan mengembalikan nilai-nilai pada diri narapidana tersebut sehingga masyarakat dapat menerimanya kelak setelah selesai menjalani pidana. Tujuan tersebut sangat efektif bagi narapidana yang merupakan Warga Negara Indonesia, karena akan kembali ke masyarakat dan tempat tinggalnya, dan untuk orang asing setelah menjalani pidana akan kembali ke negaranya sehingga nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai moral lainnya adalah tempat tinggalnya yaitu negara yang bersangkutan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang dimaksud cuti bersyarat adalah “Program Pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan : A. Syarat Cuti Bersyarat 1. Pidana paling lama 1 tahun 6 bulan; 2. Telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana; 3. Berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir bagi pidana umum, dan 9 (sembilan) bulan bagi narfapidana Terorisme, Narkotika dan Prekusor Narkotika, Psikotropika, korupsi, kejahata terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; 4. Membayar lunas denda, dan/atau uang pengganti bagi tindak pidana korupsi, dan bagi tindak pidana Terorisme harus juga telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan, dan nenyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis, dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Warga Negara Asing 5. Cuti Bersyarat diberikan paling lama 4 (empat) bulan. B. Dokumen Pengajuan Cuti Bersyarat 1. Foto copy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; 2. Laporan perkembangan pembiunaan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor. 3. Keterangan tidak ada M.A.P. atau Surat Pembefitahuan CB ke Kejaksaan Negeri; 4. Salinan Register F; 5. Salinan Daftar Perubahan; dan 6. Surat Pernyataan dari Narapidana tidak akan melarfikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; 7. Surat Jaminan Keluarga; 8. Bagi Narapidana terorisme diberikan diberikan syarat tambahan dengan melengkapi dokumen surat keterangan telah mengikuti Program Derikalisasi dari Kepala Lapas/ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 9. Bagi Narapidana Korupsi harus melampirkan bukti pembayaran denda dan uang pengganti; 10. Khusus bagi Narapidana Pemasyarakatan Warga Negara Asin, disyaratkan pula melangkapi dokumen, a) Surat Jaminn tidak akan melarikan dir dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari Kedutaan Besar/Konsulat Negara; dan kluarga, orang, atau korporasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan Narapidana di wilayah Indonesia; b) Surat Keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi/pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal, yang diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi; Serta Surat Keterangan Tidak Terdaftar Dalam Red Notice Dan Kejahatan Transnasional; Teroganisasi Lainnya Dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia. Untuk jawaban pertanyaan diatas : 1. Pembebasan bersyarat hak setiap narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya atau minimal 9 (sembilan) bulan dan itu berlaku juga untuk narapidana asing. 2. Pengawasan Napi asing ada pada Lembaga Pemasyarakatan atau Imigrasi.