Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 23 Januari 2018

    Andre

    Saya melakukan pelunasan cicilan leasing, tpi pihak sana ada kesalahan penghitungan jdi masih ada beban terhutang, namun saya sudah mendapat slip pembayaran dan ada cap lunas, bpkp saya tidak dkluarkab krn masih ada beban terhutang, haruskah saya tetap membayar?

  • 13 Februari 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama Elsy Anthoneta Joltuwu,S.H. Harus diperjelas lebih dulu oleh pihak leasing mengenai masalah kesalahan penghitungan, anda dapat membawa bukti-bukti yang anda miliki seperti kwitansi pembayaran atau transfer serta slip pembayaran yang sudah di cap lunas. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (Asas Pacta Sunt Servanda) Dengan demikian bahwa semua perjanjian yg dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pembuatnya. Oleh karena itu pasal tersebut juga bermaksud menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu bahwa kekuatan perjanjian adalah sama dengan suatu Undang-Undang dan kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah. Masalah BPKB anda yang ditahan pleh pihak leasing adalah adanya wanprestasi dari pihak pertama (leasing) dalam perjanjian tersebut, karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam surat perjanjian, karena anda telah melakukan kewajiban anda yakni telah melunasi pembayaran cicilan, atas dasar inilah maka pihak leasing dapat dituntut melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau tapi tidak tepat waktunya atau terlambat dan atau melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya. Namun ada beberapa upaya hukum yang dapat anda lakukan, antara lain: 1. Menempuh jalan damai (musyawarah) dengan pihak leasing. 2. Apabila cara pertama tidak berhasil, maka langkah hukum lain yang dapat dilakukan adalah menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. . Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdata)