Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 23 Januari 2018

    bagusharirumanto

    apakah kredit dengan jaminan tanah suami sudah meninggal sah? apakah dalam perjanjian tsb debitur tidak mematuhi aturan ojk yang harus izin setiap perusahaan jasa keuangan? terimakasih

  • 13 Februari 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Mugiyati, S.H. Di Indonesia, perkawinan itu merupakan suatu ikatan lahir-batin antara seorang pria dan wanita. Perkawinan tidak hanya suatu bentuk hubungan formal (kesepakatan para pihak), secara spiritual atau kebatinan keduanya dianggap satu, sejiwa dan sekehendak yang sebenarnya dilandaskan bukan karena keyakinan yang seiman, melainkan karena cinta dan kasih sayang terhadap pasangan. Tindakan suami atau istri dianggap suatu tindakan atas nama bersama, walaupun dahulunya istri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum oleh KUHPerdata. Sejalan dengan pembaharuan hukum, istri diberi kebebasan untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama pribadi. Kesetaraan dan kesimbangan kedudukan sebenarnya menjadi prinsip dalam UU Perkawinan, Mengenai perlunya izin dari suami kepada isteri untuk melakukan perbuatan hukum tidak berlaku lagi sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang: Mengenai seimbangnya kedudukan suami dan isteri dalam melakukan perbuatan hukum juga terlihat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”): Jadi, dengan seimbangnya kedudukan antara suami dan isteri dalam melakukan perbuatan hukum, maka perkawinan seorang perempuan yang sebelum menikah telah memberikan kuasa kepada orang lain, maka tidak membuat kuasa tersebut menjadi berakhir setelah perempuan tersebut menikah. Ini berakibat pada tidak berlaku lagi ketentuan “pemberian kuasa berakhir dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”. Pasal 31 UU Perkawinan (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Kalau suami atau istri dapat bertindak untuk kepentingan bersama, bagaimana terhadap harta dalam perkawinan? Menurut UU Perkawinan, harta terkait perkawinan dibagi atas 2 macam, yaitu harta bawaan (harta pribadi yang diperoleh sebelum perkawinan) dan harta bersama (populer disebut harta gono-gini). Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan: (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Ketentuan Pasal 36 tersebut tentu harus dipahami bahwa harta bersama yang dimaksudkan ini adalah harta yang sudah ada, bukan terhadap harta yang akan ada. Ketika salah satu pihak melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menjaminkan ataupun mengalihkan harta bersama, maka ia tidak berwenang melakukan tindakan hukum tersebut tanpa melibatkan suami/istrinya, kecuali dalam hal sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pisah harta. Kalau harta perkawinan menyangkut harta benda tak bergerak seperti tanah, maka sudah menjadi kewajiban bagi pejabat PPAT yang diberi wewenang untuk melegalkan transaksi terkait tanah untuk meneliti kedudukan dan kewenangan bertindak pihak penjual. PPAT sebagai pejabat yang “meresmikan” perbuatan hukum tersebut harus cermat karena konsekuensi dari ketidakberwenangan para pihak berakibat fatal. Tindakan mengalihkan atau memindahtangankan harta bersama tanpa melibatkan pasangannya tentu tidak sah. Dalam hal ini, PPAT wajib menolak pembuatan AJB (Akta Jual Beli) kalau para pihaknya tidak lengkap atau tidak berwenang. Dalam membuat akta-akta terkait dengan tanah, PPAT tidak hanya berperan sebagai pejabat yang men-sah-kan transaksi akta tersebut, melainkan juga sebagai pelaksana pendaftaran tanah karena PPAT ikut menjalankan sebagian kecil kewenangan pemerintah (Penjelasan Pasal 39 PP24). Oleh sebab itu, PPAT wajib meneliti kewenangan bertindak para pihak, apakah dapat melakukan perbuatan hukum tersebut atau tidak. Namun ketika menjual harta bersama, maka pasangannya harus ikut memberikan persetujuan (baik sebagai pihak yang ikut menandatangani perjanjian jual beli tersebut, maupun dengan memberikan persetujuan secara tertulis). Dalam hal ini, harta bersama tersebut terdaftar atas nama salah satu pihak saja (sebagai contoh, dalam sertipikat tanah yang akan dijual, hak atas tanah tersebut terdaftar atau tercatat atas nama ISTRI atau atas nama SUAMI). Walaupun bersumber dari penghasilan sendiri, namun apabila diperoleh selama perkawinan maka tetap saja milik bersama. Perbedaannya adalah dalam hal kewenangan bertindak. Hanya mereka yang tercatat atau terdaftar dalam sertipikat tanah-lah yang dapat menjual (hak atas) tanah tersebut, sedangkan pasangannya hanya memberikan persetujuan. Prakteknya, persetujuan ini dapat diwakilkan dalam bentuk surat tertulis. Bagaimana kalau sertipikat tanah tersebut terdaftar atas nama kedua belah pihak (SUAMI dan ISTRI)? Dalam hal ini, tentu harus melibatkan kedua belah pihak untuk dapat mengalihkan harta bersama tersebut. Artinya, baik SUAMI maupun ISTRI harus bertindak sebagai PIHAK PENJUAL dan selain itu, mereka masing-masing sebagai pihak yang saling memberikan persetujuan sesuai ketentuan Pasal 36 UU Perkawinan tersebut di atas. Ketika salah satu pihak berhalangan, maka jalan keluarnya adalah dengan memberikan surat kuasa yang biasanya dibuat dalam bentuk akta otentik atau kuasa legalisasi Notaris. Mengenai surat kuasa, maka untuk melakukan tindakan pengalihan harta bersama, harus dibuatkan surat kuasa khusus. Ketentuan Pasal 1796 KUHPerdata menyebutkan bahwa pemberian kuasa secara umum hanya berlaku untuk tindakan-tindakan pengurusan saja, sedangkan untuk memindahtangankan barang atau membebankan jaminan atau tindakan lain selayaknya seorang pemilik, hanya dapat dilakukan dengan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Hal yang berbeda kalau kasusnya sebagai penjamin (borgtocht). Tindakan memberikan jaminan pribadi tanpa persetujuan pasangannya (suami/istri) bagi mereka yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, tetap mengikat para pihak sepanjang tidak melibatkan harta bersama. Konsekuensi hukumnya berbeda bila dibandingkan dengan perbuatan hukum dengan persetujuan pasangannya. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan: (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal mengikatkan diri sebagai penjamin (personal guarantee) terhadap utang-utang pihak ketiga, maka suami/istri tersebut wajib mendapat persetujuan dari suami/istri, kalau dimaksudkan bahwa jaminan yang diberikan tersebut bukan jaminan personal (jaminan harta pribadi). Artinya, tanpa persetujuan suami/istri, maka jaminan yang diberikan oleh suami/istri tersebut hanya mengikat harta pribadi yang bersangkutan saja. Pasal 36 ayat (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pengertian harta pribadi di sini adalah harta bawaan yang bersangkutan sebelum perkawinan dilangsungkan, bukan bagian dari harta bersama, yang menurut ketentuan besarnya 1/2 dari harta bersama. Sertifikat tanah yang sudah terdaftar pada dasarnya dijaminkan dengan hak tanggungan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”): “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.” J. Satrio dalam bukunya Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 1 (hal. 245-246), pemberi hak tanggungan adalah pemilik persil, yang dengan sepakatnya dibebani dengan hak tanggungan sampai sejumlah uang tertentu, untuk menjamin suatu perikatan/utang. Sedangkan, pihak ketiga pemberi hak tanggungan adalah pihak ketiga (orang lain) yang menjamin utangnya debitur dengan persil miliknya, karena pada dasarnya setiap orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda, berhak untuk melakukan tindakan apapun atas benda tersebut. Berdasarkan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Hak milik dalam Pasal 570 KUHPer, penguasaan dan penggunaan suatu benda dengan sebebas-bebasnya, diartikan sebagai: 1. Dapat melakukan perbuatan hukum misalnya mengalihkan, membebani, menyewakan, dan lain-lain. 2. Dapat melakukan perbuatan materiil misalnya memetik buahnya, memakai, memelihara, bahkan merusak. Namun untuk lebih memudahkan dalam bertransaksi, sebaiknya tanah/asset atas nama suami dibalik nama terlebih dahulu menjadi atas nama isteri. Adapun syarat untuk balik nama adalah sebagai berikutL • Surat Keterangan Waris (SKW) • Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani diatas materai, yang isinya mencakup; identitas diri, luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik • Kartu Tanda Penduduk (KTP) • Akte kelahiran (jika ada ahli waris berusia dibawah 17 tahun) • Kartu Keluarga (KK) • Surat nikah/buku nikah • Surat kematian • Sertifikat asli • Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket • Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Khusus untuk Surat Keterangan Waris harus dibuat oleh ahli waris, dan disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa tempat tinggal pewaris. Sedangkan syarat lainnya dan prosedur diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 2010, dan biaya diatur dalam PP No. 14 tahun 2010. Beberapa hal yang harus dipatuhi oleh seseorang yang memiliki usaha jasa keuangan . Sebelum menjalankan kegiatan usaha, Lembaga Keuangan Mikro (“LKM”) harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). OJK berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar, setelah sebelumnya OJK melakukan penelitian dan analisa atas dokumen-dokumen persyaratan izin usaha LKM. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU 1/2013”). Mengenai kewenangan pemberian izin usaha Lembaga Keuangan Mikro (“LKM”) oleh OJK diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (“UU 1/2013”) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (“Peraturan OJK 2014”). LKM, menurut Pasal 1 angka 1 UU 1/2013, adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan a. bentuk badan hukum; b. permodalan; dan c. mendapat izin usaha dari OJK. Ps 9 ayat 1 UUNo. 1 tahun 2013 Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK Pasal 9 ayat 1 UU nO.1 Tahun2013 Untuk memperoleh izin usaha LKM, harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai. Pasal 9 ayat 2 UU No.1tahun 2013 a. susunan organisasi dan kepengurusan; b. permodalan; c. kepemilikan; dan d. kelayakan rencana kerja. Untuk mendapatkan izin usaha, Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sesuai dengan format yang terdapat dalam Lampiran I Peraturan OJK 2014 dan harus dilampiri dengan. Pasal 9 ayata(3) UU No. 1 tahun 2013 a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; b. data Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (“DPS”); c data pemegang saham atau anggota; d. surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; e. struktur organisasi dan kepengurusan yang paling kurang memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi; f. sistem dan prosedur kerja LKM; g. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama; h. fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dalam bentuk deposito berjangka yang masih berlaku atas nama LKM yang bersangkutan pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan i. bukti kesiapan operasional. Atas permohonan izin usaha tersebut, OJK memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benarPasal 6 Ayat 1 Peraturan OJK tahun 2014 Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha, OJK melakukanPasal 6 ayat (2) Peraturan OJK tahun 2014 a. penelitian atas kelengkapan dokumen; b. analisis kelayakan atas rencana kerja; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM. Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan. Sedangkan dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan izin usaha sebagai LKM kepada pemohonPasal 6 ayat 4 dan ayat 5 peraturan OJK