Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 19 Januari 2018

    Bunga

    Hak apa saja yang akan diperoleh oleh korban KDRT apabila melapor ke pihak yang berwajib?

  • 19 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Di jawab oleh Penyuluh Hukum Pertama, Rahmad Syafaat Habibi, S.H. Setiap saksi dan korban dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), berhak memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu saksi dan korban tentunya juga berhak mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terutama saksi dan korban KDRT yang menghadapi situasi yang sangat mengancam jiwanya karena pelaku adalah orang terdekatnya. Hak yang diperoleh korban KDRT sesuai dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut : (1) Saksi dan Korban berhak : a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. Seperti diketahui, Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Ketentuan undang-undang tersebut telah mengatur sejumlah delik pidana yang dapat terjadi dalam tindakan KDRT. Dengan demikian, setiap saksi dan korban dalam tindak pidana KDRT, berhak memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam UU 31/2014, dan tentunya berhak mendapat perlindungan dari LPSK, terutama saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menghadapi situasi kondisi yang tidak biasa.