Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 19 Januari 2018

    Bagus

    Saudara saya di gugat oleh PD bkk karena dianggap telah berhutang kepada PdBkk, pada awalnya suaminya telah meninggal namun dikatakan oleh pd bkk suaminya telah berhutang sebagai istri menginginkan tidak menjadi beban suami di alam kubur, sehingga ia menandatangi perjanjian seolah olah istri berhutang 100Jt dan tidak mendapat uang dari pinjaman tsb karena itikatnya Adalah membayar hutang suami namun dalam perjanjia si istri langsung yang hutang, dengan jaminan tanah masih atas tanah si suami..... Dalam gugatan posita tidak dinyatakan awal perjanjian suami kemudian beralih menjadi tanggunh hutang istri... Setelah di cek rupanya pd bkk tidak didaftarkan ke ojk setempat sebagai memenuhibaturan menkeu harus di daftarkan jasa keuangan.... Sekarang kuasanya di berikan kejaksaan untk memggugat.... Bagaiman harus dilakukan terimakasih

  • 6 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Komari, S.Sos Dasar hukum perikatan sebagai berikut : - KUH Perdata Pasal 1316 Tentang perikatan - Saudaranya penanya, yang istri saudaranya digugat oleh PD-BKK dianggap telah Wanprestasi atas hutang suaminya yang telah almarhum, dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam perjanjian diingkari sesuai dengan KUH Perdata pasal 1316 tentang Perikatan. - Istri beriktikat baik secara moral bertanggung jawab membayar hutang almarhum suaminya, dengan jaminan tanah atas namanya almarhum, dengan adanya jaminan tanah tersebut tidak perlu harus membuat perjanjian baru, karena istrinya menyatakan bertanggung jawab , dan dalam perjanjian tidak disebutkan pembebanan hutang kepada istrinya ( bukan termasuk tanggung renteng ) sesuai dengan KUH Perdata pasal 1381 tentang hapusnya perikatan-perikatan. - Sesuai dengan Peratuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan apabila ada transaksi keuangan melalui lembaga keuangan yang dinilai transaksinya 100 juta keatas sebagai objek jasa keuangan. - Didalam POJK No.02 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital yang isinya menyertai tata cara pendaftaran Finansial . Suatu lembaga keuangan yang dalam hal ini PD BKK tidak terdaftar di OJK maka PD BKK dapat dinyatakan ilegal dan segala konsekuensinya dalam perjanjian Hutang Piutang bisa dinyatakan batal demi hukum.