Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 15 Januari 2018

    Yunfitriyana

    Apa pernikahan siri bisa dapat akta nikah? Dan anak dari pernikahan siri bisa mendapatkan akta kelahiran?

  • 21 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Terimakasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Sdri Yunfitriyana, mengenai Apakah pernikahan siri bisa mendapatkan akta nikah? dan Apakah anak dari pernikahan siri bisa mendapatkan akta kelahiran? Sebelumnya saya menyimpulkan bahwa Saudari adalah beragama Islam, maka dengan ini saya akan menjawab menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam karena Undang-undang ini merupakan peraturan yang sah dan masih berlaku di Indonesia. Pernikahan Siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Jadi nikah siri dapat diartikan sebagai suatu akad nikah yang tidak dicatatkan di KUA, tetapi syarat serta hukumnya sudah sesuai dengan agama islam. Perkawinan secara agama dianggap sah, namun jika tidak dilakukan dengan pencatatan yang sah (dihadapan KUA) berdasarkan undang-undang yang berlaku maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan anak luar kawin. Mengenai pertanyaan Saudari Yunfitriyana, maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan beberapa upaya hukum, diantaranya : 1. Pengajuan istbat nikah (pengesahan nikah) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Tentu Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 2. Pernikahan ulang Pernikahan yang dilakukan layaknya pernikahan secara agama, yang tujuannya untuk melengkapi pernikahan siri. Namun pernikahan ini harus disertai dengan pencatatan pernikahan oleh pejabat yang berwenang (KUA). 3. Dengan cara mengajukan gugatan pengesahan nikah (Kontentius). Produk hukum Pengadilan Agama (PA) terhadap gugatan pengesahan nikah berbentuk Putusan. Bila ada kepentingan hukum dengan pihak lain, maka pengesahan nikah tidak bisa diajukan secara voluntair (permohonan) tetapi harus diajukan dalam bentuk gugatan pengesahan nikah. Hal ini terjadi terhadap nikah siri dalam hal : a) Pernikahan poligami; b) Anak, wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan hukum dengan pernikahan siri itu dan salah satu dari suami isteri pelaku nikah siri sudah meninggal dunia. Maka dengan begitu pernikahan siri yang ditanyakan oleh Saudari Yunfitriyana akan mendapatkan akta nikah (dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi). Lalu setelah mendapatkan akta nikah, baru bisa melakukan pengurusan akta kelahiran. Akta kelahiran anak dari pernikahan siri yang telah mendapatkan akta nikah yang sah maka prosedur pengajuannya sama pada pengajuan akta kelahiran lainnya. Namun jika tidak mendapatkan akta nikah, maka si anak dapat mengajukan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan syarat-syarat sebagai berikut : a) Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran; b) Nama dan Identitas saksi kelahiran; c) Kartu Tanda Penduduk Ibu; d) Kartu Keluarga Ibu; e) Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua. Demikian jawaban yang bisa saya berikan, semoga dapat menambah wawasan, kesadaran hukum, dan berguna bagi Saudari Yunfitriyana. Terima kasih.