Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 11 Januari 2018

    amelia inggiryani

    seseorang dngan nama A adalah pejabat kepala kantor BPN di daerah Aa. yang telah pensiun terhitung tanggal 01 januari 1999... di karenakan SK pensiun terlambat datang ybs masih berkantor dan menandatangi Akta tanah yang telah dalam proses pada tahun 1998 selama ybs menjabat beliau menandatangani Sertifikat tanah per tanggal 5 januari 1999 pada masa itu daerah Aa sedang dalam kondisi rusuh dan blm ada pejabat pengganti... apakah Sertifikat Tanah tersebut bisa dinyatakan SAH karena di TTD oleh pejabat Aa?

  • 4 April 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.Si. Terimakasih telah berkonsultasi dengan kami. Pertanyaan saudara menjelaskan bahwa secara dejure (hukum) belum pensiun karena belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) pensiun, dari permasalahan saudara kami akan mencoba menjelaskan sebagai berikut: Pengertian sertifikat sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas sauan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagai berikut: - pasal 18 menjelaskan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, Buku Tanah dan sertipikat untuk pertama kali di tandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional; - pasal 19 ayat 1 menjelaskan dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan karena dinas, cuti, sakit atau sebab lain untuk waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, Kepala Kanwil BPN menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Pertanahan; - pasal 19 ayat 2 menjelaskan tembusan keputusan penunjukan pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; - pasal 20 ayat 1 mejelaskan dalam hal Kantor Pertanahan mempunyai beban pekerjaan pada pelayanan lebih dari 1000 (seribu) kegiatan setiap bulan, kewengan pelayanan data pemeliharaan pendaftaran tanah, penandatangannya harus dilimpahkan kepada Kepala Seksi hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. Dari pasal-pasal di atas telah dijelaskan masalah penandatanganan sertifikat tanah dan bagaimana apabila Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedang berhalangan, dan seorang pegawai negeri dalam hal ini adalah Kepala BPN secara hukum dinyatakan pensiun apabila telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pensiun. Sertifikat Tanah yang ditandatangan pejabat secara hukum belum memperoleh surat keputusan pensiun maka sah tanda tangannya. Akan tetapi apabila terdapat permasalahan ke depannya ternyata pejabat yang menandatangani mendapat SK pensiun sebelum tanggal sertifikat maka dapat dilakukan revisi oleh pejabat yang baru. Demikian terima kasih.