Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 30 November 2017

    Yuanita

    Mau tanya donk. Bgmna ketentuannya jika P.19 yg sdh dikeluarkan jaksa & sdh dipenuhi penyidik dgn meminta dr BAP kepd korban tetapi penyidik tdk membuatkn berira acara ke ketua Pengadilan. Tetapi jaksa bs P.21 tanpa melakukan pengecekan kelengkapan berkas. Jika barang yg di minta penyidik itu tdk dipergunakan dlm kasus tindak pidana kenapa tdk dikembalikan tetapi ada di dlm berkas perkara tanpa ada berita acara penyerahan barang bukti tsb. Bgmn jika barang bukti tsb itu adalah barang berharga berupa Cek Asli Bank Mandiri??? Mohon pencerahannya.

  • 29 Desember 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama Azhari, S.H., M.H. Klien yang terhormat : Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagai landasan hukum beracara dalam perkara pidana, hubungan antara penuntut umum dengan penyidik terjadi dalam hal adanya bolak balik berkas perkara (P.19) . 1. Agar Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik dengan jelas kepada pembuktian unsur-unsur pidana yang disangkakan, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir atau perbedaan persepsi antara Jaksa dengan penyidik untuk menghindari bolak balik berkas perkara. 2. Setiap meteri petunjuk P-19 agar didahulukan dengan narasi yang jelas dan dapat dimengerti oleh penyidik berkenaan dengan kelengkapan berkas perkara meliputi syarat formil dan meteril. 3. Pembuatan P-19 hanya 1 (satu) kali, apabila penyidik belum melengkapi petunjuk P-19 dan berkas perkara dikembalikan kepada jaksa penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara dengan surat biasa, dengan menegaskan bahwa bagian mana dari petunjuk P-19 tersebut yang belum dipenuhi. Diluar dari ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini ada pendapat-pendapat yang menilai bahwa P-19 kerap jadi celah ”Transaksi Jaksa”, yang menyebutkan, praktik transaksi suap kerap kali terjadi untuk membendung suatu perkara di Kejaksaan agar tidak P-21 atau berkas penyidik dinyatakan lengkap oleh Jaksa. Untuk menghindari fenomena tersebut terus terjadi, penyidik bisa segera melapor kepada kejaksaan dan memberitahukan bahwa sedang menyidik sebuah perkara saat surat perintah penyidikan turun. Kejaksaan nantinya akan segera mengirim jaksa untuk melakukan koordinasi dengan penyidik dalam perkara tersebut. Sehingga sejak awal, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik itu sudah sesuai dengan arahan Jaksa. Permasalahan Jaksa bisa P. 21 tanpa melakukan Pengecekan berkas. Sesuai dengan Pasal (4) Peraturan Jaksa Agung Nomor per-036/A/JA/09/2011 tentang Penangan Perkara Tindak Pidana Umum bahwa Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan Penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyidik mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak, klain yang terhormat, berdasarkan pasal ini sudah sangat jelas, Jaksa tidak bisa melakukan P-21 karena bertentangan dengan pasal (4) Peraturan Jaksa Agung tersebut. Apabila jaksa melakukan hal tersebut maka bertentangan dengan aturan yang ada sehingga bisa menjerat dirinya. Sedangkan Barang Bukti dalam Kitab Undang-undang hukum acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang Barang Bukti namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan apa saja yang dapat disita, yaitu; Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Jika barang bukti tidak dipergunakan dalam kasus tindak pidana kenapa tidak dikembalikan?. Proses untuk menentukan suatu berkas perkara guna menentukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut untuk dilimpahkan dipersidangan dalam rangkaian proses peradilan pidana terletak pada tahap prapenuntutan yang menggarbarkan adanya keterkaitan antara penyidik dengan penuntut Umum. Apabila terdapat kekurangan di dalam berkas perkara, yg nantinya akan menyulitkan kejaksaan dalam melakukan penuntutan, maka berkas perkara dapat dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan dengan disertai petunjuk yang dianggap perlu. Barang bukti yang ada harus diikut disertakan dalam P-19. Bagaimana jika Barang Bukti adalah berharga berupa Cek Asli Bank Mandiri. Menurut Hakim Edward Harris Sinaga (Hakim Pengadilan Denpasar), Cek Asli tidak disertakan menjadi Barang Bukti, tetapi apabila tindak pidana ada hubungannya dengan pemberi Cek tersebut, sangan jelas bahwa cek itu menjadi bukti kuat di dalam persidangan, namun cek tersebut bisa disertakan salinan di dalam berkas perkara tapi barang bukti aslinya tidak dijakan barang bukti. Barang Bukti adalah benda yang dipergunakan untuk menyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya, barang bukti dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara. Klain yth. mohon maaf apabila ada kekurangan dalan pencerahan ini.