Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 20 November 2017

    abdullah sukri

    maaf pak sy mau tanya... ini yg ke 2x sy masuk penjara.. sedangkan yg pertama sy di hukum 4 tahun 6 bulan.denda 1 milyar.atau pidana kurungan 3bulan..terus sy dapat PB.sy jalani hukuman 3 tahun 3bulan.. diluar sy sudah dapat 1 tahun 10bulan.dan sy ke tangkep lg pak..masa PB sy blum habis..kira2 tinggal 5 bulan PB sy hahis.. yg sy mau tanyakan.apa sy hatus jalani dr awal atau sy harus jalani sisa PB sy yh kemarin pak.yg sisa 5 bulan..mohon penjelasan pak..sy awam pak..terima kasih pak

  • 29 Desember 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Mugiyati, S.H., M.H. Pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu kebebasan yang diberikan kepada narapidana yang telah melaksanakan dua pertiga hukumannya. "Pembebasan Bersyarat bisa dicabut dan dibatalkan," demikian dikatakan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemas) dan Pengentasan Anak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan "Pembebasan bersyarat ini syaratnya tidak main-main. Kalau dalam setahun masa percobaan yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban, mengikuti bimbingan, dan wajib lapor, ini akan diproses pencabutannya, Dengan adanya pembebasan bersyarat, tidak berarti telah terbebas sepenuhnya dari kewajiban hukum. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi selama setahun masa pengawasannya. Kewajiban tidak boleh bepergian ke luar negeri dan wajib memenuhi tata tertib selama menjadi klien permasyarakatan sejak tanggal menjalani PB ditambah 1 tahun masa percobaan. Masa percobaan dihitung sejak masa ekspirasi atau masa seharusnya bebas, misal tanggal 10 Mei 2015. Dengan demikian baru akan benar-benar bebas murni pada tanggal 10 Mei 2016. juga tidak boleh melakukan tindak pidana lainnya selama masa percobaan itu. Pencabutan Pembebasan Bersyarat Pembebasan Bersyarat dicabut oleh DJP atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Pencabutan dilakukan jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat, yaitu tidak memenuhi ketentuan : sebagaimana diatur dengan Pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 01/2007”) juga menegaskan pengertian pembebasan bersyarat yaitu, “proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luarLembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masapidananya minimal 9 (sembilan) bulan.” Penjelasan Pasal 12 huruf k UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU 12/1995”) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. a) setelah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 ( dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan; b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. Selain itu pembebasan bersyarat dapat dicabut juga dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat, yaitu : Ø mengulangi melakukan tindak pidana; Ø hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat; atau Ø malas bekerja atau sekolah. Peraturan Menteri Menteri Hukum dan HAM No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah ini, akibat dari pencabutan pembebasan bersyarat, sebagai berikut : 1. Narapidana dan Anak Didik Pidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya : a) untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi; b) untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat selama menjalani sisa pidananya. c) masa selama di luar LAPAS atau RUTAN tidak dihitung sebagai menjalani pidana. 2. Anak Negara yang dicabut pembebasan bersyaratnya : a) Masa selama berada dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagai masa menjalani pendidikan; b) untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat; dan c) untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidian tidak diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Tertangkapnya kembali seseorang yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat kasus narkoba, “Dalam hal masa pembebasan bersyarat maka Untuk kepentingan proses sidik selanjutnya, sudah dilakukan tindakan penahanan terhadap tersangka di Rutan terdekat dan mengahapus sisa masa pembebasan bersyarat yang masih ada, karena melakukan perbuatan pelanggaran terhadap UU RI No 35 tahun 2009 tentang UU Narkotika” dalam masa pengawasan pembebasan bersyarat