Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 19 November 2017

    devi purnama

    Ada dua (2) orang A dan B memohon bantuan untuk dijelaskan dan diberikan bantuan konsultasi dengan kasus posisi ada sebidang tanah yang diperebutkan oleh dua (2) orang A dan B yang datang untuk memperoleh kejelasan kepada anda sebagai konsultan hukum A memiliki bukti surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tetapi tidak mengetahui lokasi dimana tanahnya , sedangkan B menguasai tanah selama lebih dari 30 tahun namun tidak memiliki bukti-bukti formal kepemilikan tanah. B ingin mendaftarkan atas dasar penguasaan demikian A ingin mendaftarkan tanah atas dasar bukti surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) yang ternyata lokasi tanah tersebut adalah tanah yang dikuasi oleh B.

  • 29 Desember 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Haryani, S.H. Untuk menjawab pertanyaan Saudara Devi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa: Bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah (lihat Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 19 (2) huruf c UUPA yang disebut dalam definisi diatas menegaskan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam mendapatkan sertifikat tanah hak milik untuk pertama kali, artinya sebelumnya tanah-tanah tersebut belum pernah didaftarkan. Adapun caranya yaitu : 1. Sporadik 2. Sistematik Pada cara pertama yaitu pendaftaran tanah dengan cara sporadik, inisiatif datang dari seseorang yang ingin mendaftarkan tanahnya sebagai pemohon sertifikat. Orang tersebut harus mendatangi kantor pertanahan untuk mendaftarkan tanahnya. Pada cara ini pemohon sertifikat diminta mengisi formuilr khusus permohonan sertifikat seraya menyerahkan berkas persyaratan atau kelengkapan seperlunya dan membayar sejumlah biaya yang telah ada tarifnya. Semuanya harus berlangsung di depan loket khusus di dalam ruang lobi gedung Kantor Pertanahan. Cara yang kedua yaitu pendaftaran tanah secara sistematik, inisiatif datang dari kantor pertanahan, mereka datang mengunjungi lokasi yang akan didaftarkan tanahnya. Beberapa orang dari kantor pertanahan dan juga dari aparat desa/kelurahan yang melakukan proses pendaftaran tanah tergabung dalam panitia Ajudikasi. Panitia ini dirugaskan oleh Kepala BPN untuk menyertifikasi tanah-tanah yang belum duserifikatkan dalam suatu wilayah desa/keluarahan. Berdasarkan pertanyaan diatas kepada A kami sampaikan bahwa PBB bukan suatu bukti kepemilikan/penguasaan tanah, namun demikian SPPT sebagai alat penunjukan fisik kepemilikan yang sah. Sedangkan orang yang sudah menempati tanah selama 30 tahun tanpa bukti kepemilikan dapat memohon kepada BPN untuk dapat didaftarkan. Oleh karena itu untuk mendapatkan haknya maka kepada pihak A kami sarankan datang ke kelurahan dimana SPPT berada, tanyakan SPPT tersebut sesuai dengan girik dan letter C nya. Kalau hanya girik dan SPPT tidak ada surat pendukung lainnya, segera A memohonkan atas hak untuk didaftarkan di kelurahan dan dimohonkan ke BPN di wilayah dimana tempat (lokasi tanah berada), dengan menyiapan beberapa kelengkapan data seperti : - Foto copy pemohon - Foto copy KK Pemohon - Membawa bukti perolehan tanah - Foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir - Foto copy NPWP - Pernyataan tanah tidak sengketa. Disamping itu kami sampaikan bagaimana cara mengurus sertifikat : 1. Meminta surat keterangan riwayat tanah dan pengantar pengurusan sertifikat dari Ketua RT, RW, Lurah dan Camat 2. Pendaftaran ke kantor BPN, disini akan diminta pembayaran dan diberi barcode atau PIN untuk pengecekan progres pengurusan. 3. Jika setelah 7 hari tak ada tanda bahwa administrasi telah selesai, bisa datang lagi ke BPN dan melacak progres melalui barcode atau PIN yang diberikan sebelumnya. 4. Setelah administrasi selesai BPN akan meninjau lokasi dan mengukur tanah. Kemudian BPN menerbitkan gambar tanah beserta ukurannya untuk disahkan. 5. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan lokasi dan ukuran tanah. 6. Penilaian keabsahan tanah oleh BPN 7. Pengumuman soal pengurusan sertifikat tanah di kantor pertanahan dan kelurahan setempat, jika ada yang berkeberatan dan mengajukan sengketa. 8. Penerbitan sertifikat tanah jika tak ada keberatan. Seluruh proses ini memakan waktu hingga 6 bulan. Kepada A apabila tidak mendaftarkan tanah yang dianggap miliknya, sebagaimana pada Pasal 32 PP 24/1997 yang menyatakan : 1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Sedangkan untuk B karena sudah menempati tanah tersebut lebih dari 30 Tahun dan tidak ada yang menggugatnya, maka B berhak memohonkan kepemilikan tanah dengan meminta surat pendukung dari kelurahan setempat, seperti kronologis tanah penguasaan secara sporadik selama 30 tahun, saksi-saksi di kanan kiri selama B tinggal. Sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 24/1997 dinyatakan bahwa : (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya, dengan syarat : a) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. b) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara yang memiliki hak atas tanah, sudah seharusnya mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan