Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 17 November 2017

    ardianta septiano

    Mengapa pihak kepolisian tidak menindak lanjutkan kasus saya ini. Malahan saya harus menjalani hukuman ini. Padahal orang tua saya sudah mengasih foto pelaku yg menjebak saya kepada kapolsek gelumbang& kanit tapi mereka tidak ada tindakan

  • 4 Desember 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Iva Shofiya S.H. M.Si. Pelanggaran narkotika merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai tindak pidana maka penyelesaian proses peradilannya mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana meliputi 3 tahapan yaitu : 1. tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan 2. tahap penuntutan 3. tahap pemeriksaan di sidang pengadilan Terkait peran kepolisian ada pada tahap pertama yaitu tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan diatur dalam pasal 8 s/d pasal 12 KUHAP. Penyelesaian perkara di Kepolisian dimulainya penyidikan. Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri : - Laporan polisi - Resume BAP saksi - Resume BAP Tersangka - Berita acara penangkapan - Berita acara penahanan - Berita acara penggeledahan - Berita acara penyitaan. Adapun kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan dalam penyidikan : 1. Penyelidikan : serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. 2. Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi. 3. Pemeriksaan : kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas 4. Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa : a. Pemanggilan b. Penangkapan c. Penahanan d. Penggeledahan e. Penyitaan, Setelah kegiatan diatas dianggap sudah dianggap selesai atau cukup, maka dilanjutkan dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi : 1. Pembuatan Resume 2. Penyusunan isi Berkas perkara 3. Pemberkasan. Penyerahan Berkas Perkara : Tahap Pertama : penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja. Tahap Kedua : dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti. Terkait penahanan anda, saudara tidak menyebutkan keterangan berapa lama sudah dilakukan penahanan. Dalam KUHAP ditentukan bahwa ada 3 macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan. Yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP). Penahanan dapat dilakukan atas seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, dalam hal adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka dapat dilakukan tindakan penahanan. Lama penahanan dapat berlaku paling lama 20 hari. Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan Pasal 24 -29 sebagai berikut 1) penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik : 20 hari 2) perpanjangan oleh penuntut umum : 40 hari 3) penahanan oleh penuntut umum : 20 hari 4) perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri : 30 hari 5) penahanan oleh hakim pengadilan negeri : 30 hari 6) perpanjangan oleh hakim pengadilan negeri : 60 hari 7) penahanan oleh hakim pengadilan tinggi : 30 hari 8) perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri : 60 hari 9) penahanan oleh Mahkamah Agung : 50 hari 10) perpanjangan oleh ketua Mahkamah Agung : 60 hari Jadi, seseorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari. Terkait kasus anda maka penyelesaian kasus anda oleh kepolisian dilakukan setelah kegiatan penyidikan dianggap sudah dianggap selesai atau cukup, maka dilanjutkan dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana. Karena keterangan anda tidak lengkap apakah sudah menjalani proses peradilan dan anda tidak menyebutkan berapa lama sudah menjalani hukuman, juga anda tidak memberikan keterangan apakah sebagai tersangka atau terdakwa. Dari keterangan anda bahwa sedang menjalani hukuman dan orang tua anda sudah mengajukan photo pelaku yang menjebak anda, hal ini perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi sebagai pemegang kewajiban pembuktian, karena tersangka atau terdakwa tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian. Maka yang anda sedang jalani merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahap penyidikan yang dilakukan kepolisian yaitu kegiatan pemeriksaan dan penindakan (penahanan). Maka jika anda sudah menjalani masa penahanan lebih dari 400 hari dan penahanan tersebut ternyata tidak sah maka anda sebagai tersangka atau terdakwa berhak mengajukan ganti rugi (pasal 30 KUHAP). Dan terdapat aturan hukum yang menyebutkan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim berdasarkan kewenangannya dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 KUHAP). Sebagai tersangka atau terdakwa anda memiliki hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat di ajukan kepada penuntut umum, sebagai tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan sebagai terdakwa berhak untuk segera diadili oleh pengadian (Pasal 50 KUHAP). Demikian semoga dapat membantu mencerahkan.