Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 15 November 2017

    dede rinaldi

    dgn sedikit info bisnis dr tman saya brrnama hd,saya ingin mengikuti bisnis ini,setelah hd membawa tman nya yg brrnama dp(yg menjalani usaha di lapangan) dgn keterangan soal bisnis serta bujuk rayu dan imingan2 profit besar saya jd trrgiur. awal Perjanjian (lisan),dgn bujuk rayu dp serta imingan2 profit besar saya akhirnya mengikuti bisnis ini,dgn mentransfer sejumlah dana ke hd,di tengah perjalanan saya mendapati kecurigaan2,krna alasan2 yg tdk masuk akal,dgn kecurigaan inilah saya minta legalitas dan kekuatan hukum bisnis ini,berjalan nya wktu saya sempat menerima profit dan setelah perjanjian notaris selesai,dp memberikan cek sbgai alat pembayaran dan ternyata cek kosong,,saya mendapati bnyak info2 fiktif yg selama ini di kirimkan oleh dp,akhirnya saya putuskan perkara ini ke polisi,yg saya mau tanyakan apakah kasus ini wanprestasi atau pidana walaupun dp tetap mencicil uang saya terakhir blan september,,setelah saya hitung2 uang pengembalian dp,jangankan untung,uang pokok saya saja blm kembali.mohon petunjuj dr LSC

  • 4 Desember 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Yuliawiranti, SH., MH., CN. Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Berdasarkan pasal Pasal 1313 KUHPerdata, wanprestasi berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (obligatoire overeenkomst). 2. Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut (Subekti, “Hukum Perjanjian”): a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 3. Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog). Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Berdasarkan bunyi pasal di atas unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah: a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum; b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; c. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan) 4. Unsur poin c di atas yaitu mengenai cara adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan. Demikian sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: “Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.” 5. Oleh sebab itu, dari pertanyaan Klien, maka unsur yang harus dipenuhi apabila perkara perdata berupa wanprestasi dapat dilaporkan pidana apabila perjanjian telah dibuat dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. 6. Jadi apabila Teman bisnis Klien menerbitkan cek yang disadari olehnya bahwa cek tersebut tidak akan pernah ada dananya, padahal dia telah menjanjikan kepada Klien bahwa cek tersebut ada dananya, maka perbuatan Teman Klien dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan dengan cara tipu muslihat. Hal demikian sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 133 K/Kr/1973 tanggal 15-11-1975. Kecuali apabila teman Klien tahu cek tersebut memang ada dananya pada saat diterbitkan, namun pada saat tanggal jatuh tempo dananya tidak ada maka perbuatan Teman Klien tersebut baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi murni.