Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 9 November 2017

    obing

    Yth Bapak/Ibu Berdasarkan studi kami di Perguruan Tinggi, kami mempelajari bahwa suatu "perjanjian" merupakan salah satu "perikatan" yang diatur dalam hukum perdata. Kami mendengar dan melihat beberapa perjanjian di website kementerian bahwa pemerintah telah mengadakan suatu perjanjian. Namun kami ingin menanyakan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah menteri/kepala lembaga atau pejabat kementerian/lembaga dapat menandatangani perjanjian tersebut? 2. Siapakah yang harus bertanggung jawab apabila terdapat suatu wanprestasi? 3. Apakah logis bila suatu kementeri/lembaga mengadakan perjanjian dengan kementerian/lembaga lain dalam satu negara? 4. Mengingat perjanjian antar negara yang biasanya memerlukan full power dari Presiden kepada menteri negara, kami juga menanyakan apakah ada format full power untuk kementerian/lembaga? Terima kasih,

  • 13 Februari 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Drs. Abdullah, S.H. 1. Apakah menteri/kepala lembaga atau pejabat kementerian/lembaga dapat menandatangani perjanjian tersebut?/ Jawaban : Menteri/kepala Lembaga atau pejabat kementerian/Lembaga dapat menandatangani suatu perjanjian, apabila peraturan memberikan kewenangan untuk itu. Dalam UUD Negara RI Tahun 1945 : Pasal 11 ayat (1) : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11 ayat (2) : Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal (3) ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. (UUD Perubahan IV 10 Agustus 2002). Dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 7 ayat (1) : Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa; Pasal 7 ayat (2) Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 adalah: a. Presiden; dan b. Menteri. Sebagai contoh : Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional, dalam dasar menimbang menyebutkan bahwa Perpres ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 : Dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional, Pemerintah dapat membentuk tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan. Pasal 86 ayat (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. 2. Siapakah yang harus bertanggung jawab apabila terdapat suatu wanprestasi? Jawaban : Yang bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi : adalah Pemerintah Republik Indonesia dan kementerian terkait. Sebagai contoh dalam masalah perdagangan : Dalam UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2017 sebagai pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2014, Pasal 6 ayat (1) : Tim Perunding PPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 6 ayat (2) : Ketua Tim Perunding PPI bertugas sebagai koordinator dan penanggung jawab Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional. 3. Apakah logis bila suatu kementerian/lembaga mengadakan perjanjian dengan kementerian/lembaga lain dalam suatu negara? Jawaban : Kementerian/Lembaga dapat saja melakukan perjanjian (biasanya dalam bentuk Memorandum of Understanding) atau pra-kontrak (perjanjian pendahuluan), sebelum menandangani perjanjian kerjasama koordinasi antar instansi, koordinasi dan sinkronisasi antar tugas dan fungsi. Dalam bidang hukum ada yang namanya Keputusan Bersama mengenai pengertian bukti permulaan yang cukup, misalnya. Untuk hal itu merujuk pada Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana. (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1227/proses-penyelidikan--penyidikan-berdasarkan-peraturan-perudangundangan-yang-berlaku-di-wilayah-ri, diunduh 2 Januari 2018). 4. Mengingat perjanjian antar negara yang biasanya memerlukan full power dari Presiden kepada menteri negara, kami juga menanyakan apakah ada format full power untuk kementerian/lembaga? Jawaban : Dasar Hukum perjanjian antar negara adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 7 ayat (1) : Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa. Pasal 7 ayat (2) : Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 adalah: a. Presiden; dan b. Menteri. Pasal 7 ayat (3) : Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional, memerlukan Surat Kepercayaan. Pasal 7 ayat (4) : Surat Kuasa dapat diberikan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional. Sekian terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan.