Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 8 November 2017

    Rausyan Fikri

    Apa hubungan wakaf dan pajak ?

  • 4 Desember 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya HERU WAHYONO, S.H., M.H. Wakaf (Arab: وقف‎, [ˈwɑqf]; plural Arab: أوقاف‎, awqāf; bahasa Urdu: وقف) adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, unsur wakaf ada enam, yaitu wakif (pihak yang mewakafkan hartanya), nazhir (pengelola harta wakaf), harta wakaf, peruntukan, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat di samping zakat, infak dan sedekah. Terlebih karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berwakaf. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. Namun amat disayangkan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia mengenai obyek wakaf masih terbatas pada tanah dan bangunan dan meskipun saat ini sudah mulai berkembang pada uang, saham dan benda bergerak lainnya. Demikian pula berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, umumnya wakaf di Indonesia sebagian besar di gunakan untuk kuburan, masjid dan madrasah, dan sedikit sekali yang di dayagunakan secara produktif. Hal itu tentunya tidak terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar harta yang diwakafkan baru berkisar pada asset tetap (fixed asset), seperti tanah dan bangunan. Wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf Uang. Terlebih disaat pemerintah tidak sanggup lagi menyejahterahkan rakyatnya. Sedangkan Waqaf harus digunakan untuk barang-barang yang permanen seperti membeli semen, pasir, karpet, tanah dan sejenisnya yang memiliki manfaat jangka panjang. Oleh sebab itu, si penerima Waqaf harus hati-hati dan memastikan uang Waqaf dibelanjakan untuk barang yang permanen, bukan untuk biaya rutin seperti gaji petugas masjid, biaya listrik, telepon, kebersihan dan sejenisnya. Biaya-biaya yang terakhir ini justru harus dibiayai dari Infaq yang artinya belanja. Pajak. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'' unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut: 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang." 2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf dan pajak itu dua hal yang berbeda baik pelaku, obyek maupun pengelolanya, sedangkan wakaf terbatas peruntukannya, dibandingkan dengan Pajak.