Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 7 November 2017

    Tommy Ardiyansyah

    Apakah pihak Bank Syariah menyalahi hukum UU Perbankan Syariah no 21 th 2008? jika ketika: 1. Pihak Bank tidak memberikan informasi/transparansi tentang komposisi pokok dan margin (secara verbal dan tertulis) dalam angsuran bulanan yang dibayarkan nasabah sehingga ketika dilakukan pelunasan dipercepat ada perbedaan pencatatan jumlah pokok dan margin antara Bank dan nasabah 2. Pihak Bank menambahkan sejumlah margin secara sepihak kepada nasabah sedangkan dalam akad tidak disebutkan. Terima kasih

  • 29 Desember 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Ivo Hetty Novita, S.H., M.H. Berdasarkan apa yang disampaikan melalui online, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut : Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya Pasal 21 UU Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah; 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’; 3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh; 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah Murabahah merupakan produk pembiayaan yang secara transaksi memposisikan Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga transaksi yang dilakukan pada produk ini adalah jual beli murni. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 juga menetapkan keabsahan produk murabahah menjadi salah satu produk yang diperbolehkan pada perbankan syariah. Dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam Fikih Islam, pada awalnya murabahah merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun dengan bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain. Setelah itu diubah menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Selain itu di dalam Pasal 1 angka 3 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah disebutkan secara lebih rinci mengenai pembiayaan, yaitu penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapatdipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad Mudharabah dan/atau Musyarakah; transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Akad Ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik); transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas Akad Murabahah, Salam, dan Istishna; transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad Qardh (akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sam sesuai pinjaman. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada pihak tertentu. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus) Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah yaitu sebagai berikut: 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah 8. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Nasabah dalam melunasi pinjamannya dilakukan dengan cara angsuran, (sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tentang Produk bank Syariah dan Unit Usaha Syariah) tentunya hal ini memberikan keringanan kepada nasabah. Pasal 1 ayat 13 UU Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Melalui Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 mengenai Potongan Pelunasan Dalam Murabahah, DSN memberikan ketetapan bahwa pembiayaan dilunasi sebelum akad jatuh tempo, boleh diberikan potongan. Potongan yang diberikan kebijakannya diserahkan kepada masing-masing bank dengan catatan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Hal ini menjadi sebuah solusi yang memberikan kenyamanan baik bagi nasabah maupun bagi bank. Bank sudah bisa memberikan potongan pelunasan, walaupun tidak dijanjikan di akad, hal ini sedikit memberikan ketenangan bagi nasabah yang akan bertransaksi dengan bank syariah. Berdasarkan fatwa ini maka nasabah atau peminjam yang merasa keberatan atas jumlah potongan yang ditetapkan oleh pihak bank syariah, dapat meminta keringanan pada bank dan berdasarkan kebijakan bank dapat dilakukan negosiasi hingga jumlah yang dianggap tidak memberatkan. Apabila tindakan tersebut masih juga tidak diakomodir oleh pihak bank syariah, maka dapat dilaporkan melalui prosedur sengketa perbankan. Apabila terjadi sengketa di lingkungan Perbankan syariah, maka menurut Pasal 55 (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.