Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 5 November 2017

    dwi pranang jaya

    saya bertanya bagaiamana saya melaporkan Kasus pencemaran nama baik.

  • 20 Desember 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Mursalim, S.H. Terima kasih atas peryanyaan yang disampaikan. Yth. Saudara Dwi Pranang Jaya di- Jawa Tengah Jawaban : Sebelum menjawab pertanyaan Saudara, nampaknya ada dua hal atau delik yang disampaikan, yaitu: Penghasutan dan Pencemaran nama baik. Dari sisi hukum pidana, kedua delik tersebut adalah merupakan delik yang berbeda, namun kedua-duanya merupakan delik hukum yang masuk kedalam ranah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dan sama-sama memiliki sanksi pidana. Maka, untuk menjelaskan kedua hal tersebut, kami mencoba memisahkan dulu kedua pengertian delik tersebut, baik penghasutan maupun pencemaran nama baik. Dari sisi persoalan, kami belum mengetahui kedua hal tersebut kaitannya dengan kasus yang Anda hadapi, karena penjelasan sangat singkat. Maksudnya yang belum diketahui adalah, yaitu siapa yang dihasut ? dan siapa yang namanya tercemar ?. Dan adakah keduanya memiliki kaitan satu sama lain. Namun disini kami mencoba memberikan penjelasan atau jawaban bersarkan pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli hukum (legal expert). Penghasutan Pertama disampaikan mengenai pengertian Penghasutan. Mengenai penghasutan diatur pada Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal 136-137) menerangkan bahwa: “Menghasut” artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk”, akan tetapi bukan “memaksa”. Orang memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu, menurut Soesilo, bukan berarti menghasut. Cara menghasut orang itu misalnya secara langsung: “Seranglah polisi yang tidak adil itu, bunuhlah, dan ambillah senjatanya!” ditujukan terhadap seorang polisi yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah. Sedangkan cara menghasut orang secara tidak langsung, seperti dalam bentuk pertanyaan: “Saudara-saudara, apakah polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah tidak kamu serang, bunuh, dan ambil senjatanya?” Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik. Maksud dan tujuan penghasutan adalah: a. dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) = semua perbuatan yang diancam dengan hukuman b. melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan c. jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan d. jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang Sebagai tambahan informasi, pasal penghasutan berubah menjadi delik materil. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya. Sedangkan, KUHP menyebut Pasal 160 yang mengatur penghasutan sebagai delik formil. Artinya, perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya dampak dari penghasutan tersebut . Pencemaran Nama Baik Sedangkan permasalahan hukum yang Anda tanyakan mengenai pencemaran nama, maka dapat di sampaikan, bahwa persoalaan/kasus “pencemaran nama baik” sebagaimana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang dikenal sebagai “Penghinaan”. Menurut hemat saya, menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat dari perbuatan tersebut biasanya akan menderita rasa malu karena baik kedudukan ataupun kehormatannya terlukai/dirugikan. Adapun pengertian pencemaran nama menurut hukum pidana. Pasal 310 KUHP yang berbunyi : (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Secara yuridis, pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan sebagaimana terdapat pada Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Delik penghinaan di katagorikan sebagai delik “Aduan”. Artinya untuk sampai dilakukan penyidikan maka harus ada pengaduan dari pihak yang merasa dilukai/dirugikan mengenai kehormatannya. Dalam suatu tindak pidana, maka suatu peristiwa pidana dapat dilakukan Penyelidikan dan/atau Penyedikan oleh Penyidik berdasarkan pengaduan atau laporan dari seseorang yang mengetahui, melihat, mengalami, dan menjadi korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Pengaduan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Jadi tuntutan hanya bisa dilakukan apabila ada aduan atau laporan yang disampaikan kepada polisi, baik secara lisan maupun tertulis. Mengenai Pengaduan, Pasal 1 angka 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbuny : “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.” Sedangkan Laporan, Pasal 1 angka 24 KUHAP, yang berbunyi: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Pengaduan dapat ditarik kembali apabila orang yang menjadi korban merasa bahwa apa yang dialami tidak perlu dilakukan pengaduan. Pasal 75 Wetboek van Strafrecht (“KUHP”) pada dasarnya diatur dalam rumpun Bab VII tentang Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-Kejahatan yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan. Pasal 75 KUHP berbunyi : “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.” Dengan demikian Pasal 75 KUHP hanya bisa berlaku untuk kejahatan–kejahatan yang sifat deliknya adalah delik aduan, sehingga bila pengaduan dicabut maka akan menghentikan proses hukum yang berjalan. Namun ketentuan Pasal 75 KUHP tidak bisa diterapkan untuk kejahatan–kejahatan biasa, yang menyebabkan bila pengaduan dicabut tidak bisa menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Korban bisa Minta Ganti Rugi Selain itu, terhadap perbuatan penghinaan tersebut (pencemaran nama baik), korban juga dapat mengajukan untuk meminta ganti rugi materiil melalui gugatan perdata. Karena dari segi perdata, dengan bukti adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) mengenai penghinaan tersebut, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata, yang berbunyi: “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”. Bagaimana cara polisi menyidik, maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) maka proses menyidikan dimulai dari adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan akan kehormatannya. Pengaduan dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Berdasarkan pengaduan ini polisi kemudian melakukan penyidikan terhadap kasus pencemaran nama baik tersebut. Apakah yang dimaksud dengan penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dikatakan: “Penyidikan adalah serangkain tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Apabila dari hasil penyidikan dinyatakan lengkap atau P21 berarti perkara siap dilimpahkan ke Kejaksaan. Setelah itu tahap berikutnya adalah tahap penuntutan di Pengadilan untuk di periksa, di tuntut, diadili, dan diputus mengenai perkara tersebut. Dalam delik aduan, orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan dalam jangka waktu enam bulan. Namun juga dapat menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan