Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 26 Oktober 2017

    firman

    Salam Legal Smart Channel, berikut adalah persoalan yang hendak saya konsultasikan. Saya melakukan perjanjian utang piutang tertulis dengan seseorang (sebut saja si X), dimana saya memberikan sejumlah uang pinjaman kepada si X dan si X memberikan jaminan berupa rumah kepada saya atas pinjaman tersebut apabila dikemudian hari ia tidak sanggup untuk membayar utangnya itu. Kondisi terakhir si X saat ini sudah tidak lagi memiliki istri (sudah meninggal karena sakit) dan juga sudah tidak memiliki anak (sudah meninggal karena kecelakaan) jadi bisa dikatakan si X sudah tidak memiliki ahli waris lagi. Pertanyaan saya adalah apabila sampai dikemudian hari si X meninggal dunia dan ternyata masih belum juga sanggup untuk membayar utangnya tersebut bagaimana cara saya mengklaim jaminan utang tersebut dan juga bagaimana proses balik nama sertifikat rumah tersebut dari atas nama si X menjadi atas nama saya padahal si X sudah keburu meninggal dunia ? Terima kasih.

  • 4 Desember 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Giyanto, S.H., M.H. Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang” Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagaimana kedua pasal di atas, yang menganut sistem terbuka, maka khusus Pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan kata lain, sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang. Dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, para pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan tersebut para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban untuk memenuhi perikatan tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan kesepakatan yang dibuat para pihak merupakan undang-undang bagi mereka. Sebagai undang-undang, tentu pihak yang berjanji memenuhi prestasinya harus melaksanakannya, sebaliknya akan ada sanksi jika tidak dipenuhi. Pasal 1338 KUH Perdata dikutip sebagai berikut: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Namun demikian, keterpenuhan sebagai undang-undang harus terlebih dahulu diuji dengan syarat subjektif dan obyektif sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang dikutip sebagai berikut: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.” Terhadap kegagalan X untuk memenuhi perikatannya, harus terlebih dahulu ditentukan kapan dia berada dalam keadaan wanprestasi. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu diperingatkan supaya dia memenuhi prestasinya. Selanjutnya, bagaimana cara memperingatkan si X untuk memenuhi prestasinya? Harus diperingatkan secara tertulis (sommatie) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang isinya menyatakan bahwa si BX wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu si X tetap tidak memenuhinya, debitor dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Pasal 1238 KUH Perdata dikutip sebagai berikut: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Di samping pemenuhan utang pokok, menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakan, hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah dilewatkannya. Yang dimaksud dengan “kerugian” dalam Pasal 1243 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena debitor melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitor terhitung sejak dia dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri atas tiga unsur, yaitu: 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan; 2. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditor akibat kelalaian debitor; 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya, bunga yang berjalan selama piutang terlambat dilunasi. Untuk melindungi kepentingan hukum si A, setelah sommatie dibaikan dan tidak ditanggapi dengan serius, maka hukum menentukan hak A menggugat X di forum pengadilan, yang secara formal memiliki daya paksa yaitu dengan suatu putusan. Dalam forum pengadilan kasus perdata, kebenaran materiil diutamakan, dengan pengertian bahwa pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan. Dengan berpegang pada prinsip dalam Pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut. Untuk itu, pembuktian hubungan hukum antara A dan X dilakukan dengan pengajuan alat-alat bukti di muka persidangan, yang menurut Pasal 1866 KUH Perdata terdiri atas: 1. Bukti tertulis; 2. Bukti dengan saksi-saksi; 3. Persangkaan-persangkaan; 4. Pengakuan; 5. Sumpah. Berdasarkan uraian pertanyaan tersebut dan dasar hukum ditas maka apabila status jaminan utang harus ada peralihak hak atau pelepasan hak dari si X kepada saudara penanya. Apabial si X telah meninggal maka saudara penyanya memohon kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan hak dari pengadilan dimana saudara berdomisili. Jika si X belum meninggal sebaiknya segera diurus peralian hak atau pelepasan hak jaminan tersebut. karena jaminannnya berwujud rumah maka rumah tersebut dapat saudara pindahkan.