Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 23 Oktober 2017

    Wahyu Kusuma

    Nenek saya seorang janda dengan 7 orang anak, bermaksud untuk menjual rumah keluarga. Ternyata baru diketahui oleh anak2 nya kalau sertifikat rumah tersebut sudah diatasnamakan anak no 3 (sudah almarhumah) & no 6. 5 anak yang lain tidak pernah dimintai persetujuan pada waktu proses balik nama. Apakah sah proses balik nama tersebut? Apakah 5 anak yang lain bisa membatalkan proses balik nama tersebut? Mengingat prosesnya sudah terjadi di waktu lalu sewaktu kakek masih hidup.

  • 20 Desember 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.Si. Terimakasih telah berkonsultasi dengan kami. Untuk dapat melihat sah atau tidaknya balik nama rumah, maka harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya bahwa nenek dan kakek anda telah menghibahkan rumah tersebut kepada anak nomor 3 dan anak nomor 6, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan sebagai berikut: - pasal 210 dijelaskan "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk memiliki". - pasal 211 dijelaskan "hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan" - pasal 212 dijelaskan "hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya" - pasal 213 dijelaskan "hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. - pasal 214 dijelaskan "warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini. Sedangkan syarat dan mekanisme balik nama adalah sebagai berikut: 1. Penjual dan pembeli telah menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Proses balik nama sertifikat rumah tidak dapat dilakukan jika akta jual beli belum ditandatangani oleh penjual, pembeli, PPAT, dan saksi. 2. Penjual telah meluansi pajak penghasilan (PPh), sementara pembeli telah melunasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Proses balik nama sertifikat rumah tidak dapat dilakukan jika PPh, BPHTB, PBB belum dilakukan pembayaran lunas. 3. Pembeli dan penjual telah melunasi biaya Akta Jual Beli sekaligus bea balik nama sertifikat pada PPAT yang ditunjuk. Untuk jasa pelayanan yang maksimal, penjual dan pembeli sebaiknya membayar jasa PPAT di muka. 4. Kantor PPAT akan mengurus balik nama ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dengan disertakan sertifikat asli, akta jual beli, fotokopi KTP penjual dan pembeli, bukti pelunasan PPh, bukti pelunasan BPHTB. Untuk proses balik nama maka yang diserahkan ke BPN adalah sertifikat aslinya berikut salinan akta jual beli. Demikian, terima kasih.