Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 19 Oktober 2017

    Untung Sariono

    assalamualaikum, mau tanya; 1. Mohon jelaskan proses dan prosedur pengajuan permohonan remisi mulai dari tahap awal? 2. setelah mendapatkan (di setujui) hak remisinya, apakah masih bisa terpidana mengajukan lagi hak Pembebasan Bersyarat/ cuti bersyarat ? 3. apakah bisa mengajukan remisi utk kepentingan kemanusiaan krn terpidana sdh umur 71 th thanks jawabannya

  • 8 November 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Yuliawiranti, SH., MH., CN. Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan: Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 2. Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (ketentuan Pasal 34A PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP 32/1999 dan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. 3. Pihak yang berhak memperoleh remisi adalah sebagai berikut: a. Narapidana dan Anak Pidana (Pasal 14 ayat [1] huruf i dan Pasal 22 ayat [1] UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), dan b. Narapidana dan Anak Pidana yang tengah mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya serta Narapidana dan Anak Pidana Asing (Pasal 11 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi). 4. Persyaratan agar dapat mengajukan Remisi adalah sebagai berikut a. Narapidana atau Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi apabila: - berkelakuan baik; dan - telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. b. apabila Narapidana atau Anak Pidana melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS 5. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila: - Berkelakuan baik; dan - Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.(Dasar hukum: Pasal 34 PP 28/2006) 6. Ada lima jenis Remisi, yaitu; a. Remisi Umum: diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus. b. Remisi Umum Susulan: Remisi Umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap c. Remisi Khusus: diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Jika terdapat lebih dari satu macam hari besar keagamaan dalam setahun untuk suatu agama tertentu, maka akan dipilih hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. d. Remisi Khusus Susulan: Remisi Khusus yang diberikan kepada narapida dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap e. Remisi Tambahan: kedua Remisi di atas dapat ditambah apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana: - Berbuat jasa kepada Negara; - Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan - Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. (Dasar hukum: Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi serta Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan). 7. Prosedur atau tata cara untuk mengajukan remisi adalah sebagai berikut: a. Remisi Umum: 1. Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM. 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. 3. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan HAM mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama. (Dasar hukum: Pasal 13 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi). b. Remisi Susulan: 1. Remisi Susulan hanya diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang belum pernah menerima remisi. 2. Pengusulan Remisi Susulan dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara. 3. Pengusulan Remisi Khusus dilakukan dengan mengisi formulir Remisi Umum Susulan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan. 4. Usulan Remisi Susulan tersebut kemudian dibuatkan keputusan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5. Keputusan Kanwil tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan 6. Remisi Susulan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Dasar Hukum: Pasal 6 s.d. Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan). 8. Seorang Narapidana yang telah disetujui remisinya, bisa mengajukan Pembebasan Bersyarat/Cuti Bersyarat sepanjang sisa masa pidana yang telah dikurangi remisi masih memungkinkan untuk diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Bersyarat. (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 ttg Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat). 9. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, diatur bahwa: a. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan remisi untuk Kepentingan Kemanusiaan kepada Narapidana dan Anak Pidana. b. Pemberian Remisi tersebut dikecualikan terhadap Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 ini). c. Narapidana tersebut terdiri atas Narapidana yang: 1. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; 2. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau 3. menderita sakit berkepanjangan.