Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 12 Oktober 2017

    lesmono Sugiarto

    saya bekerja di perusahaan jasa titipan, perusahaan mengadakan efesiensi saya menolak untuk di pindahkan kebagian lapangan ,apakah jika perusahaan tidak mengabulkan saya bisa di PHK sepihak dan apa dasar hukumnya

  • 8 November 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Mursalim, S.H. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Jawaban : Yth. Saudara Lesmono Sugiarto di-Provinsi Jawa Barat Sehubungan dengan permasalahan hukum yang Anda tanyakan, yaitu menyangkut rencana efisiensi perusahaan jasa titipan tempat Anda bekerja, yang berencana untuk memindahkan karyawan kebagian lapangan, yang kemudian Anda ingin menolak untuk dipindahkan. Apakah ada konsekuensi jika perusahaan tidak mengabulkan permintaan Anda, maka kemudian akan di PHK secara sepihak. Meskipun dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Dan, salah satu tujuan Pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja berserta keluarganya sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Prinsip Penempatan Kerja (Mutasi) Menurut Undang-undang Mutasi atau penempatan pekerja ke tempat lain harus memperhatikan berlakunya Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”): (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. (3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Dengan alasan efisiensi, kemudian perusahaan ingin memindahkan Anda ke bagian lapangan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah akibatnya jika menolak untuk dipindahkan kelapangan ?. Dan apakah dari sisi kesejahteraan akan menurun ?. Seandainya Anda menerima, dan dari sisi penghasilan tidak mempengaruhi kesejahteraan maka sebenarnya Anda dapat menyetujui pemindahan (mutasi) tersebut. Seandainya menolak, maka tidak serta merta kemudian perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun memang harus dipertimbangkan konsekuensinya. Karena untuk melakukan PHK harus memiliki alasan yang kuat sebagaimana diatur Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003, yang mengatur: (1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut : a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan; b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan; c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakaidan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnyadi lingkungan kerja; d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan; h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut : a. pekerja/buruh tertangkap tangan; b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.  Pasal 159 berbunyi: Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Keinginan Anda untuk menolak rencana pemindahan (mutasi) dapat berpotensi menimbulkan perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan tersebut masuk katagori perselisihan hubungan industrial. Pasal 159 yang menyatakan: Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi, seandainya benar perusahaan tetap akan melakukan pemindahan (mutasi), dan Anda ingin menolak mutasi tersebut, maka Anda harus melihat kembali ketentuan dalam Peraturan Perusahaan (“PP”) atau perjanjian kerja dengan perusahaan. Apakah hal tersebut telah diatur dalam perjanjian tersebut. Karena jika memang harus menolak mutasi, maka dapat dikualifikasikan sebagai “menolak perintah kerja”, atau melanggar perjanjian kerja, konsekuensinya adalah Anda dianggap melanggar PP atau perjanjian kerja dan dapat digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”). Langkah yang dapat Dilakukan Maka langkah yang Anda dapat tempuh adalah mengupayakan cara kekeluargaan dengan menyampaikan alasan kenapa Anda tidak ingin dimutasi. Mungkin upaya awal yang dapat Anda lakukan adalah melalui perundingan Bipartit. Soal langkah hukum, Anda sebagai pekerja dapat menempuh upaya bipatrit, yaitu membicarakan secara musyawarah terlebih dahulu mengenai masalah ini antara pengusaha dan pekerja. Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat (Pasal UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI). Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lambat 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila perundingan bipartit ini gagal atau pengusaha menolak berunding, maka penyelesaian kemudian ditempuh melalui jalur tripartit yaitu mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Melalui Mediasi Nantinya, pekerja dan pengusaha ditawarkan upaya penyelesaian perselisihan. Untuk perselisihan hak, upaya penyelesaian perselisihan yang dapat dipilih salah satunya adalah Mediasi Hubungan Industrial. Mediasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. (Pasal 1 angka 11 UU PPHI). Dalam hal penyelesaian melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Namun kami tetap menekankan agar istri Anda dan pengusaha dapat mengedepankan upaya perdamaian. (Pasal 5 UU PPHI). Oleh karena itu, Anda sebaiknya mencermati isi dari PP atau perjanjian kerja di kantornya untuk bisa menyimpulkan apakah mutasi itu memang perintah perusahaan yang wajib di taati atau mutasi itu diputuskan di luar perjanjian sehingga Anda berhak menolak. Contoh kasus: Berkaitan dengan yang Anda sampaikan, berdasarkan situs Hukumonline ada berita berjudul Menolak Mutasi Berarti Menolak Perintah Kerja. Di dalam berita tersebut diceritakan soal seorang pekerja (Bambang Prakoso) yang diputus hubungan kerjanya (di-PHK) oleh Bank Mega karena menolak mutasi. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta mengabulkan gugatan PHK yang dilayangkan Bank Mega terhadap Bambang Prakoso gara-gara menolak mutasi. Hakim menganggap, menolak mutasi sama dengan menolak perintah kerja. Sehingga tindakan Bambang dapat dikualifikasi mengundurkan diri sesuai Pasal 168 UU Ketenagakerjaan. Demikian jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat.