Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 9 Oktober 2017

    Budi hartono

    Terima kasih sebelumnya sudah di beri kesempatan,nama saya budi hartono ingin berkonsultasi mengenai rumah peninggalan ayah yang saya tempati sampai saat ini. Singkat cerita tgl 09-02-2003 ayah meninggal dunia waktu itu saya masih umur 16 th duduk dikelas 2 smu. Ayah punya 4 orang istri tp yang pertama sama ketiga sudah cerai, dari semua istri ayah punya anak kecuali istri kedua ayah. 1.istri pertama ( cerai/punya 2 orang anak laki laki dan perempuan ) 2.istri kedua ( tidak punya anak ) 3.istri ketiga ( cerai/punya anak 1 perempuan ) 4.istri keempat ( punya 2 orang anak perempuan dan laki laki). Setelah ayah dimakamkan datanglah anak pertama dari istri yang sudah cerai mengambil surat surat berharga termasuk sertifikat dari lemari ayah. Setelah 10 th kemudian setelah istri kedua meninggal muncul surat kuasa dari istri kedua yang isinya kalau ayah meninggal semua harta benda dikuasakan ke anak pertama,tapi dalam surat kuasa itu dibuat tertanggal satu bulan sebelum ayah meninggal, dan dalam surat kuasa itu ayah tidak ada tanda tangan,hanya istri kedua yang tanda tangan dan ada dua orang saksi. Di sini ditemukan kejanggalan karna sang anak sampai membuat KK yang tertulis dari anak istri kedua. Di dalam akta kelahiran akta anak pertama dan kedua dari istri pertama yang sudah cerai hanya tercantum sebagai anak ibu. Sedangkan anak dari istri ketiga yang sudah cerai akta kelahiran tercantum nama ayah dan ibu istri kedua. Sedangkan dari istri keempat akta kelahiran tercantum nama ayah dan ibu. Berdasarkan surat kuasa itu anak pertama datang ke notaris ingin merubah nama sertifikat ayah menjadi nama anak pertama, sedangkan dari saudara lain nya menolak diterbikan sertifikat yang baru karna merasa dari satu ayah dan punya hak waris dan punya bukti bukti akta kelahiran dan surat nikah ayah dari ibu istri keempat.sampai saat ini pihak BPN tidak berani menerbitkan sertifikat baru sebelum masalah sengketa ini terselesaikan. Sudah mencapai upaya musyawarah antara anak pertama dan semua keluarga tapi tidak menemukan titik terang.anak pertama bersikeras bahwa dia ahli waris yang tunggal. Mohon bantuan dan pencerahan nya agar masalah sengketa dapat diatasi. Terimakasih.

  • 13 Februari 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama Leny Ferina Andrianita, S.H. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan saudara, Untuk kasus ini terlebih dahulu saudara harus mencari tahu pernikahan ayah anda yang manakah yang dilakukan secara sah menurut hukum dari kesemua istri nya karena ini nantinya akan mempengaruhi untuk pembagian warisan. Karena berdasarka keterangan saudara disini tidak menyebutkan pernikahan manakah yang dilakukan secara sah oleh ayah anda, dan status anda anak dari istri ke berapa. Berdasarkan pasal.863 KUHPerdata: Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka yang sedianya harus mendapatnya andaikata mereka anak-anak yang sah. Jadi sebaiknya perihal masalah ini diselesaikan dulu dengan musyawarah dan kekeluargaan, setelah itu bisa dilakukan pembagian warisan, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang Saudara hadapi. Ini penting mengingat pada praktiknya di Indonesia sistem hukum waris yang berlaku adalah sistem hukum waris Barat (KUH Perdata), waris adat, dan waris Islam yang berakibat adanya perbedaan dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, secara singkat kami akan menjawab pertanyaan Saudara dengan menggunakan 3 (tiga) sistem tersebut. Besaran bagian para ahli waris berdasarkan KUHPerdata, dalam hal ini mengenai besaran ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, memiliki bagian sama antara anak laki-aki dengan anak perempuan sesuai dengan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata yang menjelaskan sebagai berikut: “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.” Hukum waris Barat (KUHPerdata) mengenal prinsip legitime portie (bagian mutlak) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang menentukan bahwa: “Legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.” Prinsip legitime portie menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris. Dalam hal ini, bagian mutlak bagi para ahli waris adalah tiga perempat dari harta warisan. Hal ini sesuai dengan Pasal 914 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut : “Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya, dalam perwarisan.” Terhadap setiap pemberian atau penghibahan yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam pewarisan, dapat dilakukan pengurangan hanya berdasarkan tuntutan dari ahli waris ataupun pengganti mereka. Dalam hukum waris Islam, pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut : “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.” Namun demikian, sesuai dengan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris lainnya ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.” Dalam menentukan bagian-bagian tiap ahli waris, hukum waris adat mendasarkan pada kebiasaan dalam bidang kewarisan yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti tiap daerah memiliki cara kebiasaan yang berbeda untuk menentukan besaran bagian warisan masing-masing dari ahli waris. Tapi kalau dari semua perkawinan yang dilakukan ayah anda semua nya hanya perkawinan siri atau tidak sah secara hukum, maka Mengenai anak yang lahir dari perkawinan siri yang berhak mendapatkan warisan ada ketentuannya dan ini masih menjadi perdebatan yang cukup panjang.Menurut Pasal 4Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula di dalam Pasal 5 KHI disebutkan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 UUP menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan Pasal 43 ayat (1)UUP menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”Ini juga dikuatkan dengan ketentuan KHI mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi ”Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja. Jika berdasarkan Pasal 863 – Pasal 873 KUHPerdata, maka anak luar kawin yang berhak mendapatkan warisan dari ayahnya adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya (Pewaris) atau anak luar kawin yang disahkan pada waktu dilangsungkannya perkawinan antara kedua orang tuanya. Untuk anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris (dalam hal ini ayahnya), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya Jadi anak luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun demikian, jika mengacu pada Pasal 285 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara tekhnologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah. Dan apabila terjadi perceraian seperti yang dialami ayah anda tersebut, maka si istri apabila hanya siri tidak sah secara hukum negara tidak berhak untuk menuntut hak pembagian harta gono-gini, karena pernikahan mereka oleh negara dianggap tidak pernah terjadi. Dan kalaupun si mantan suami berbaik hati memberikan sejumlah uang kepada mantan istrinya, itu hanya sekedar tali asih ataupun sumbangan, yang besarnya mungkin tidak seberapa. Bandingkan dengan seandainya pernikahan tersebut sah secara hukum negara, maka harta gono-gini yang menjadi hak si istri adalah setengah dari kekayaan mereka setelah menikah. Untuk masalah perubahan sertifikat, misalnya dari HGB menjadi SHM apabila masalah warisan sudah selesai dan data-data lengkap maka bisa tinggal mengajukan saja ke BPN untuk perubahannya.