Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 7 Oktober 2017

    budi rivileno

    orang tua sy punya hutang yg diasuransikan jiwa.orang tua sy sdh meninggal dan bank belum jg menbuat hutang jd lunas sementara hutang diikat asuransi jiwa apa bisa menuntut bank nya?

  • 9 November 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Mursalim, S.H. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Yth. Saudara Budi Rivileno di- Sumatera Utara Jawaban: Pertama-tama saya turut berduka cita atas meninggalnya orang tua Anda, semoga keluarga yang ditinggalkan memdapatkan ketabahn dan kekuatan. Mencermati permasalahan Anda, dapat disampaikan bahwa persoalan pinjam-meminjam dan hutang-piutang/kredit, sudah menjadi bagian yang “lumrah” dalam kehidupan manusia. baik itu sebagai individu, kelompok, korporasi, bahkan institusi seringkali berhutang kepada kepada sesama anggota keluarga, saudara, teman atau kepada bank. Di jaman dengan tingkat perekonomian yang semakin maju ini tidak ada orang atau badan/lembaga/korporasi yang tidak mempunyai hutang, bahkan antara negara juga saling memiliki hutang. Namun yang menjadi persoalan apakah hutang piutang/kredit tersebut dapat diselesaikan dengan baik, tanpa ada pihak yang dirugikan apalagi digugat. Dan apapun bentuk hutang itu, apakah hutang/kredit tersebut diiringi dengan Asuransi Jiwa atau tidak, tetap saja harus diselesaikan dengan baik. Pengertian Hutang/Kredit Selanjutnya terkait dengan Kredit/hutang, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (“UU Perbankan”) yang berbunyi: “Kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan denganitu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam -meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan)”. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. (Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992). Kewajiban membayar Hutang/Kredit Adalah merupakan kewajiban orang yang berutang untuk membayar hutang/kredit tersebut. Dan Anda sebagai anak dari orang tua yang mempunyai hutang yang berasuransi jiwa adalah sebagai ahli waris. Bahkan jika debitur tersebut meninggal dunia pun, utang tersebut akan beralih demi hukum kepada ahli warisnya. Ini sesuai yang diatur dalam Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Walaupun memang, tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya (lihat Pasal 1045 KUHPerdata). Dan bagi ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (lihat Pasal 1058 KUHPerdata). Dalam hal para ahli waris telah bersedia menerima warisan, maka para ahli waris harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu (lihat Pasal 1100 KUHPerdata). Didasarkan pada Perjanjian Dari sisi hukum, timbulnya hutang/kredit itu didasarkan pada perjanjian kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak (debitur dengan kreditur). Perjanjian yang telah dibuat mengikat kedua belah pihak (Pasal 1338 KUHPerdata). Di bidang dunia usaha, termasuk di dunia perbankan hubungan hukum itu kebanyakan terjadi karena perjanjian, termasuk perjanjian kredit/utang piutang antara debitur dengan bank sebagai kreditur. Dimana, perjanjian (contract) adalah suatu hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih, dimana para pihak dengan sengaja mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri, yang mana satu pihak mempunyai hak (kreditor), sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban (lihat pasal 1313 KUH Perd). Di dalam suatu perjanjian, masing-masing terdapat suatu kewajiban yang disebut prestasi, yang isinya: a. memberi sesuatu (misal: uang, barang dsb), b. berbuat sesuatu (misal: membuat bangunan, mengirim barang, mengangkut orang orang dsb), c. tidak berbuat sesuatu (misal: tidak menutup jalan dll). Demikian pula hutang/kredit yang dimiliki oleh orang tua Anda yang telah meninggal dunia yang disertai dengan asururansi jiwa, maka sudah tentu di dasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Perjanjian didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak (consensus), dan perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata). Asas pacta sun servanda, bahwa perjajian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan demikian kedua belah pihak harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Agunan/Jaminan hutang-piutang/kredit Pada umumnya suatu hutang piutang/kredit disertai jaminan baik jaminan itu berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak (tanah/rumah/sertifikat), ataupun penghasilan/gaji perbulan. Tidak ada bank yang mau memberikan hutang/kredit tanpa disertai jaminan. Dan jaminan tersebut bertujuan agar kreditur/bank mau memberikan pinjaman/hutang kepada debitur. Dan jaminan tersebut sudah dimasukan kedalam perjanjian. Apapun bentuk perjanjian hutang piutang tersebut, apakah dengan disertai Asuransi Jiwa atau tidak maka sudah pasti disertai jaminan. Pasal 1131 KUHPerdata, yang mengatur sebagai berikut : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan” Dengan demikian berdasarkan perjanjian yang telah dibuat si berutang berkewajiban memenuhi segala perikatan. Meskipun dibuat berdasarkan perjanjian, hutang piutang/kredit mengandung risiko, baik kepada debitur maupun kreditur. Misalnya: debitur mengalami kecelakaan atau musibah, maka menyebabkan nasabah meninggal akan menyisakan utang pinjaman yang harus dibayarkan. Dalam suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Jadi ketika debitur meninggal dan masih menyisakan utang, apa yang harus dilakukan? Jika utang tersebut sedikit tidaklah menjadi beban yang berat, tapi jika dalam jumlah banyak pastilah akan membenani ahli waris. Karena adanya risiko seperti itu bank menyertakan asuransi pada setiap pinjaman atau kredit yang dikeluarkan mereka. Dengan adanya asuransi itu ahli waris bisa terbebas dari tunggakan utang jika debitur meninggal dunia. Namun, jika debitur tidak menyertakan asuransi pada pinjaman atau kredit mereka maka apabila debitur kemudian meninggal sebelum dilunasinya utang tersebut, maka utang tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya untuk dilunasi. Mengenai Asuransi Kredit Asuransi Kredit antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship (“PMK 124/2008”). Pasal 1 angka 2 PMK 124/2008 tersebut menyatakan: “Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit” Asuransi ini dikenal dengan istilah asuransi jiwa kredit (credit life insurance). Asuransi ini termasuk dalam lingkungan asuransi jiwa dalam bentuk perlindungan kepada debitur terhadap risiko macetnya pelunasan sisa pinjaman. Asuransi jiwa kredit meng-cover ketidakmampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia, mekanisme asuransi berjalan pada saat debitur meninggal dunia. Jadi peran asuransi ini dapat meringankan beban ahli waris ketika debitur tersebut meninggal, sisa utang yang belum dibayarkan akan dianggap lunas. Menjawab pertanyaan Anda, apakah bisa menuntut bank nya ? Walaupun dalam hukum seseorang yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain dapat menuntut/menggugat. Namun ada baiknya sebelum menuntut/menggugat dipikirkan dulu untung ruginya. serta posisinya. Karena biaya ke proses hukum tidak sedikit. Dalam konteks hutang piutang/kredit dalam perspektif hukum perdata kedudukan kreditur lebih kuat daripada debitur. Kreditur mempunyai kedudukan istimewa apalagi bagi pemegang gadai dan hipotik, atau hak tanggungan lainnya. Pasal 11 34 KUHPerdata yang berbunyi: “Hak istimewa yalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang”. Untuk menuntut, perlu dipertimbangkan sisi pembuktian karena menurut Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dengan demikian, ada baiknya penyelesaian hutang piutang/kredit berasuransi jiwa orang tua Anda dilakukan diluar Pengadilan (non litigasi) dan dilakukan secara baik. Namun apabila Anda masih mau mencoba menuntut pihak bank itu dapat saja dilakukan, namun perlu dipertimbangkan dengan matang segala sesuatunya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.