Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 2 September 2017

    Saepul

    Kpd Yth Bpk/ibu ditempat. Selamat malam. Jika diperkenankan saya ingin menanyakan, apakah jual beli tanah dengan adanya pemaksaan oleh pembeli dengan harga tidak wajar dapat di urus secara hukum ?.. Kronologis: 1. Tahun 80n tepatnya waktu pembangunan waduk cirata cianjur, pemerintah mencari lahan pengganti didaerah sukabumi sukalarang/cireunghas gunung cisuta. 2. Pembeli untuk lahan tersebut melalui makelar tanah. Dalam proses pembelian kabarnya terjadi penekanan kepada pemilik tanah, agar mau menjualnya pada waktu tersebut. & bahkan makelar membawa bodyguard tengah malam menggedor rumah pemilik tanah agar mau menjual tanahnya. Sehingga dengan terpaksa menjualnya dengan harga tidak wajar, (jika dibandingkan dengan hasil pertanian, harga jualnya lebih rendah dari hasil 1 musim panen tanah terebut). 3. Makelar menjual kembali ke perhutani. 4. Pada waktu ini, pemilik sudah meninggal dunia, tetapi ada ahli waris yang tidak terima mendengar dari saksi hidup atas perlakuan tersebut.

  • 7 September 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama Ardhi Yudha, S.H. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, Tidak Dibenarkan adanya pemaksaan harga dalam Jual Beli Tanah. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan jual beli tanah dan bangunan adalah dengan mendatangi kantor PPAT untuk mendapatkan keterangan mengenai proses jual beli dan menyiapkan persyaratan untuk proses jual beli tersebut. PPAT memiliki wilayah kerja untuk daerah tingkat dua. Jika PPAT berkantor di Jakarta Timur, ia hanya bisa membuat akta PPAT untuk wilayah Jakarta Timur saja. Demikian juga jika berkantor di Kabupaten Cianjur, ia hanya bisa membuat akta untuk objek yang ada di Kabupaten Cianjur saja. Sebelum dilakukan jual beli, PPAT akan menerangkan langkah-langkah dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan jual beli. Kepentingan lainnya adalah untuk menyerahkan asli sertifikat terlebih dahulu untuk dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian data teknis dan yuridis antara sertifikat dan buku tanah yang ada di kantor pertanahan. Adapun transaksi jual beli membutuhkan data-data yang akurat selama proses berlangsung : 1. Data Penjual Adapun, data penjual yang perlu disiapkan, antara lain: • Fotokopi KTP (apabila sudah menikah maka fotokopi KTP Suami dan Istri); • Kartu Keluarga (KK); • Surat Nikah (jika sudah nikah); • Asli Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan dijual meliputi (Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun). Selain 4 jenis sertifikat tersebut, bukan Akta PPAT yang digunakan, melainkan Akta Notaris; • Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5 tahun terakhir; • NPWP; • Fotokopi Surat Keterangan WNI atau ganti nama, bila ada untuk WNI keturunan; • Surat bukti persetujuan suami istri (bagi yang sudah berkeluarga); • Jika suami/istri penjual sudah meninggal maka yang harus dibawa adalah akta kematian; • Jika suami istri telah bercerai, yang harus dibawa adalah Surat Penetapan dan Akta Pembagian Harta Bersama yang menyatakan tanah/bangunan adalah hak dari penjual dari pengadilan. 2. Data Pembeli • Fotokopi KTP (apabila sudah menikah maka fotokopi KTP suami dan Istri); • Kartu Keluarga (KK); • Surat Nikah (jika sudah nikah); • NPWP. Jika suami atau istri ada yang meninggal dunia, harus ada persetujuan untuk menjual dari ahli waris tanpa melihat nama yang tercantum di dalam sertifikat, apakah atas nama suami atau atas nama istri. Artinya persetujuan ahli waris tetap diperlukan jika sertifikat atas nama istri dan yang meninggal adalah suami. Begitu pula sebaliknya.