Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 25 Agustus 2017

    Neetha

    Salam,mohon pencerahannya Bpk/Ibu Th 2007 suami saya join mndirikan usaha PT dg temannya. (Pakai data saya sbg slh satu pmegang saham).thn ke 4 PT tsb beli tanah dg pinjam uang, dibantu dicarikan peminjam nya oleh suami saya. Si pminjam meminta akta tanah asli krn perusahaan kami beli dg cara bayar angsuran dg prjanjian 6bln pelunasan hutang pokok& bunga. Krn tdk dpt ditepati diberikan masa perpanjangan lisan 1th. Kmudian brjalan thn ke 4 sd 7 suami&saya scara sepihak tanpa alasan informasi jelas dan trtulis di nonaktifkan dlm urusan PT tsb. Semua aset keuntungan diambil kembali oleh perusahaan itu. Berjalan 6 thn saya dikabarkan jika tanah itu dijual dan pngurus PT minta akta tanah asli nya kembali dg tujuan akan dilunaskan. PT memakai kuasa hukum memanggil suami saya dan nama pemberi pinjaman uang utk menyelesaikan utang piutang yg telah trlewat dr masa prjanjian. Selain itu prnh kami minta bukti transfer berapa kali yg dibayarkan tp tdk diberikan oleh pengurus PT. Tapi mereka sllu desak kami sampai menyewa jasa hukum. Lalu bagaimana status hukum seperti itu.terimakasih

  • 7 September 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab Oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Iva Shofiya S.H. M.Si. Berdasarkan dari uraian saudara, yang dapat kami jawab adalah sebagai berikut : Terhadap wanprestasi yang dilakukan pihak PT kepada peminjam dana, maka keberadaan akta tanah pada peminjam sebagai jaminan adalah sah adanya, hal ini dikarenakan wanprestasi yang dilakukan pihak PT karena tidak membayar pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan. Maka akta tanah sebagai jaminan dari hutang tersebut dapat menggantikan pinjaman yang tidak dibayarkan. Hal ini dibenarkan karena perjanjian utang piutang adalah perjanjian dimana pemberi pinjaman berkewajiban menyerahkan uang yang akan dipinjamkan kepada peminjam, sedangkan peminjam berkewajiban mengembalikan uang pinjaman kepada pemberi pinjaman pada waktu yang ditentukan. Jadi, si peminjam (PT) wajib mengembalikan uang pinjaman kepada pemberi pinjaman. Apabila peminjam menunggak dan tidak dapat melunasi utang, maka si pemberi pinjaman dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. meminta sita eksekusi atas jaminan, jika ada barang jaminan; atau 2. menggugat ke pengadilan agar peminjam membayar utang, disertai permohonan sita jaminan atas harta peminjam. Berdasarkan Pasal 1131 Kitab UU Hukum Perdata bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Pasal 1132 kitab UU Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.” Oleh karena akta tersebut sudah ada pada si pemberi pinjaman sebagai jaminan, maka akta tanah dan tanah tersebut secara sah dapat dimiliki oleh si pemberi pinjaman. Namun keadaan dimana PT menjual tanah tsb dapat menimbulkan sengketa antara pihak pembeli baru dengan pihak peminjam sebagai pemilik sah tanah juga dengan pihak PT. Sedangkan posisi anda sebagai salah satu pemegang saham dan suami sebagai pendiri PT, berdasarkan pada Pasal 3 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan di ayat 1 bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Terlebih lagi anda sudah di non aktifkan dari PT tsb. Namun aturan tersebut tidak berlaku apabila a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Terkait adanya itikad baik dari PT untuk melunasi hutang (walaupun belum memberikan bukti transfer pembayaran hutang), maka hal tersebut selayaknya dapat diupayakan guna menyelesaikan konflik sengketa tanah yang merugikan semua pihak yang berkepentingan. Demikian semoga dapat membantu mencerahkan.