Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 20 Agustus 2017

    Siroj Munir

    Mohon pencerahannya.. Hal-hal apa sajakah yang dikategorikan sebagai pungli di lingkungan sekolah ?

  • 29 September 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Iva Shofiya S.H. M.Si. Pengertian pungli secara bahasa adalah pungutan liar. Terkait pungutan liar di sekolah, perlu diketahui bahwa ada dua komponen dasar untuk mengkategorikan sebagai pungli di sekolah. Pertama adanya iuran atau pungutan yang ditetapkan tidak memiliki dasar hukum dan kedua, iuran atau pungutan tersebut tidak ada wewenang yang melekat untuk menarik pungutan tersebut. Terkait adanya pungutan liar di sekolah perlu diketahui bahwa Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Satuan pendidikan dasar adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka. Pasal 9 ayat (1) Permendikbud No. 44 tahun 2012 mengatur satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Kemudian adapun pungutan yang diatur pada Pasal 11, antara lain tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik penerimaan, penilaian hasil belajar, kelulusan peserta didik, dan/atau digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 8 (1) Permendikbud No. 44 tahun 2012 menyebutkan bahwa pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar; c. dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah; dan d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar. Kemudian di ayat (2) Pungutan harus digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b, dan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai pungutan liar di sekolah adalah segala pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak ada kewenangan yang melekat pada penerima pungutan untuk menarik pungutan tersebut. Terdapat perbedaan pungutan dikategorikan sebagai pungutan liar yang ada pada sekolah negeri dan sekolah non negeri/swasta. Pungutan yang terjadi pada sekolah negeri (satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah) dapat dikatakan sebagai pungutan liar apabila segala pungutan tersebut berkaitan dengan biaya satuan pendidikan dasar dan segala pungutan tersebut berkaitan dengan persyaratan akademik penerimaan, penilaian hasil belajar, kelulusan peserta didik, dan/atau digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pungutan pada sekolah swasta atau sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dikatakan sebagai pungutan liar apabila pungutan tersebut menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Permendikbud No. 44 tahun 2012. Selain itu juga perlu diketahui bahwa segala pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis, dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, digunakan untuk kesejahteraan komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung atau tidak langsung (pasal 11 Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar). Demikian semoga dapat membantu mencerahkan.