Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 15 Agustus 2017

    ridwan

    bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap ganti rugi lahan warga

  • 3 Oktober 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Mursalim, S.H. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan mengenai tanggungjawab perusahaan terhadap ganti rugi lahan warga. Dimana perusahaan melakukan wanprestasi/ingkar janji. Jawaban: Yth. Saudara Ridwan di Sulawesi Tenggara, maka atas pertanyaan Anda dapat saya sampaikan, sebagai berikut : Berkaitan dengan masalah Anda yang menanyakan tanggung jawab perusahaan terhadap ganti rugi lahan warga yang belum terselesaikan dengan baik atau wanprestasi/ingkar janji. Dari sisi persoalan, sebenarnya, kami tahu persis bagaimana persoalan yang dihadapi warga terkait ganti rugi lahan oleh perusahaan yang menyebabkan wanprestasi. Karena tidak ada penjelsan yang cukup tentang hal tersebut. Namun saya mencoba menjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan. Tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat di bumi ini, dimana tanah memberikan sumber kehidupan. Hubungan hidup antara umat manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lainnya di satu pihak dan tanah di lain pihak yaitu tanah dimana mereka berdiam, tanah memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan, tanah dimana meresap daya hidup, termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya tergantung daripadanya, apalagi kebanyakan tanah di Indonesia disamping dimiliki secara individu juga secara hukum adat (hak ulayat). Mengenai tanah secara umum, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian (“UUPA”), diatur pengadaan tanah, mengenai ganti rugi ditegaskan sebagai berikut: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian”yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”. Pasal tersebut memang berlaku bagi ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah, karena hak-hak atas tanah rakyat dicabut untuk kepentingan umum, yang biasanya dilakukan oleh negara. Pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak-hak atas tanah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan berbagai proyek pemerintah, namun juga diperuntukkan bagi proyek pembangunan untuk kepentingan umum oleh pihak swasta tetapi pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk dan cara yang berbeda. Adapun tujuan pembebasan untuk pihak swasta dipergunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas umum yang bersifat komersial misalnya : pembangunan perumahan/real estate, pusat pusat perbelanjaan/shopping centre dan lainnya. Dalam praktiknya, dikenal 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pegadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :“Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.” Dengan demikian, pengadaan lahan/tanah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta harus dilakukan dengan cara pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pemberian ganti rugi tersebut tentu didasarkan pada NJOP atau harga pasaran setempat yang didasarkan pada perjanjian. Atas dasar perjanjian tersebut maka apabila salah satu pihak wanprestasi/ingkar janji maka pihak lain dapat melakukan pemanggilan (somasi) dan gugatan. Pada umumnya, setiap transaksi apapun termasuk jual beli benda bergerak ataupun tidak bergerak pasti di dasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian, apalagi menyangkut tanah sebagai benda tidak bergerak. Tentu perjanjiannya perlu dibuat secara tertulis dan harus tegas. Apalagi, yang menyangkut jual beli tanah tersebut telah memasukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kedua belah pihak dsb, maka segala sesuatu harus tegas. Dan di di dalam perjanjian tersebut telah memuat hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. Pasal 1457 KUHPerdata: Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Menurut hukum, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah menyepakatinya. Buku III KUHPerdata menganut azas “kebebasan berkontrak” dalam membuat perjanjian, asal tidak melanggar ketentuan apa saja, asal tidak melanggar ketentuan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Azas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Yang dimaksud dengan pasal ini adalah bahwa semua perjanjian “mengikat” kedua belah pihak. Mengenai, Wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Mengenai pertanyaan Anda ?, Bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap ganti rugi lahan warga ? Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan adalah sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pegadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu untuk memberikan ganti rugi yang layak dan adil, yang didasarkan pada itikad baik untuk menunaikan. Namun apabila perusahaan tersebut tidak memiliki itikad baik untuk membayar maka warga dapat melakukan pemanggilan (somasi) untuk kemudian melakukan gugatan ke Pengadilan atas dasar wanprestasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.