Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 26 Juli 2017

    agus

    prmisi pak/bu mohon msukan''y.... sya krdit mbl dgn cara overkrdit bwh tangan tanpa spengetahuan pihak leasing jd a/n d leasing pmlik mbl sblm''y.... kronologis''y wkt sya msh krja angsurn lncar2 aja tuh smpe ada pngurangn kryawn & sya kena jg akhr''y sya ksulitan buat byr angsurn tsb smpe nunggak 4bln akhr''y debcollec dtg krmh sya mau narik tu mbl sdgkn mbl itu sdh sya gadai kn buat biaya r.s jd debcollec marah2,sya sih trma aja org sya yg salah....akhr''y debcollec td mau bwa kasus ini k jalur hukum pngadilan....sdgkn sya b''usaha s''maksimal mngkin utk byr angsurn tsb dgn cara cr krja lg akhr''y mmbuahkn hsl mggu dpn sdh bkerja.... mnrut''y apa yg hrs sya lakukan y? trims

  • 18 Agustus 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Iva Shofiya S.H. M.Si. Berdasarkan informasi anda dapat disimpulkan bahwa anda membeli mobil secara kredit dengan pihak penjual (pemilik pertama) yang juga membelinya secara kredit pula dengan pihak leasing. Pertanyaannya apakah yang anda harus lakukan saat kredit macet dan anda akan digugat ke pengadilan. Dari uraian anda dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. yang mengadakan perjanjian dengan pihak leasing adalah pemilik pertama (penjual mobil ke anda) Ada informasi yang belum jelas dari uraian anda, apakah anda memiliki perjanjian jual beli secara kredit dengan pemilik pertama atau leasing. 2. kami menyimpulkan bahwa yang memiliki perjanjian dengan pihak leasing adalah pemilik awal (penjual mobil ke anda) mengingat anda melalukan jual beli dibawah tangan, tanpa sepengetahuan pihak leasing, namun yang aneh jika pembelian mobil tersebut tanpa sepengetahuan pihak leasing, bagaimana pihak leasing malah berurusan dengan anda yang tidak diketahuinya. 3. karena obyek jaminan adalah mobil, namun sudah anda gadaikan pada pihak lain maka pihak ketiga. Disini terdapat informasi yang kurang, yaitu dimana penguasan mobil tersebut, apakah ada pada anda atau pada pihak penerima gadai Yang perlu diketahui adalah sebagai berikut : Bahwa berdasarkan UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitor/pemberi fidusia melakukan cidera janji. Keterangan dari anda dapat disimpulkan pemilik perjanjian leasing adalah pemilik pertama. Jadi diasumsikan penarikan unit kendaraan adalah disebabkan adanya cidera janji. Dan berdasarkan UU Fidusia maka eksekusi dapat dilakukan. Pelaksanaan eksekusi penarikan harus terlebih dahulu mengikuti prosedur pelaksanaan melalui putusan pengadilan. Sesuai dengan pasal 196 ayat (3) HIR (Herzein Indonesis Reglement) yang mengatur bahwa kreditur harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Jadi penarikan harus berdasarkan putusan pengadilan. Dan pelaku eksekusinya adalah juru sita pengadilan, bukan dari pihak lembaga pembiayaan. Oleh karena itu jika kasus anda dibawa ke pengadilan maka yang menjadi para pihak adalah pemilik pertama dan pihak leasing yang mengadakan perjanjian. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang menjelaskan larangan mencantumkan klausula yang memberikan kuasa dari konsumen kepada lembaga pembiayaan untuk melakukan segala tindakan sepihak termasuk pembebanan denda dan penyitaan obyek fidusia. Selain itu, lembaga pembiayaan juga dilarang menambahkan klausula baru tambahan, lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku. Jadi disini harus dilihat perjanjian leasing apakah ada klausula pembebanan denda dan penyitaan obyek fidusia. Perlu diketahui bahwa pihak konsumen dan perusahaan pembiayaan yang telah membuat perjanjian fidusia maka harus mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit yang ditandatangani. Dan perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan oleh pihak leasing atau pengusaha pembiayaan dapat berakibat pembekuan usaha dari lembaga pembiayaan. Berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia disebutkan pada pasal 3 dan pasal 4 adanya larangan tentang penarikan kendaraan kendaraan bermotor apabila kantor jaminan fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Kemudian juga ada peraturan kapolri nomor 8 tahun 2011 yang mengatur bahwa pihak yang berhak menarik unit kendaraan yang mengalami kredit bermasalah ada pada pihak kepolisian. Terakhir terkait pengusaan mobil, perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 1150 jo. Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), benda yang dijaminkan dengan gadai adalah benda bergerak, dimana benda tersebut harus diletakkan di bawah kekuasaan si berpiutang atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Gadai tidak sah jika benda yang digadaikan tetap berada dalam kekuasan si berutang (debitor) atau sipemberi gadai. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”), pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Akan tetapi, apabila Anda tidak mendapat persetujuan tertulis dari penerima fidusia (dalam hal ini perusahaan pembiayaan) karena over kredit yang dilakukan dibawah tangan tanpa sepengetahuan pihak leasing/perusahaan pembiayaan, maka berdasarkan Pasal 36 UU Fidusia, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah kepada orang yang menggadaikan barang yang belum sepenuhnya milik anda. Serta ada menimbulkan merugikan pihak ketiga karena tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dan juga pihak ketiga dapat diancam hukuman sebagai penadah berdasarkan pasal 480 KUHPidana menyatakan : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: “barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Perhatikan unsur yang utama dalam pasal 480 KUHPidana diatas yakni tentang "diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan". Dikatakan "diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan" merunjuk pada pengertian bahwasanya barang tersebut diserahkan bukan oleh pemilik yang sebenarnya atau oleh kuasanya. Selain itu pada pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan ditegaskan bahwasanya Sepanjang perjanjian Sewa Guna (leasing) masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha (leasing) berada pada Perusahaan Pembiayaan. Artinya, secara hukum, yang bisa menggadaikan mobil tersebut hanyalah pihak leasing ATAU orang yang mendapatkan kuasa dari pihak leasing untuk menggadaikan mobil tersebut. Jadi selain anda, pemilik pertama dan penerima gadai dapat diperkarakan di pengadilan. Saran dari kami terkait masalah anda adalah dengan tetap berusaha membayar angsuran kredit anda. Kemudian lakukan negoisasi dengan pihak lembaga pembiayaan sehingga anda dapat menyelesaikan kredit pembiayaan sehingga penarikan kendaraan tidak terjadi tanpa dasar hukum yang benar dan tepat dan merugikan semua pihak yang terlibat atau kepada yang menguasai mobil dapat mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya secara perdata agar lepas dari jeratan hukum. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1720 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan : "Bila ia (penerima titipan gadai) mengetahui bahwa barang itu adalah barang curian atau barang hasil kejahatan, dan mengetahui pula siapa pemilik yang sebenarnya maka ia wajib memberitahukan kepada pemilik itu bahwa barang itu telah dititipkan kepadanya, serta mengingatkan agar ia memintanya kembali dalam waktu tertentu yang pantas. Bila orang itu lalai untuk meminta barang titipan itu maka penyimpan itu menurut undang-undang tidak dapat dituntut, jika ia menyerahkan barang itu kembali kepada orang yang menitipkan barang itu."