Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 21 Juli 2017

    aji tc

    apa hukumnya memaksakan itensif dadakan di dalam suatu pekerjaan??

  • 3 Oktober 2017

    Dijawab Oleh -

    DIjawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama Elsy Anthoneta Joltuwu, S.H. Mohon maaf bapak Aji, saya agak bingung dengan pertanyaan bapak ? Namun saya mencoba untuk memberikan jawaban, mungkin yang bapak maksudkan adalah Insentif? Insentif tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dan peraturan pelaksananya. Pengertian Insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja atau uang perangsang. Adapun istilah yang dikenal dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan adalah tunjangan. Secara umum Insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi seseorang agar produktivitasnya tinggi serta sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Pada dasarnya pemberian insentif bukanlah hak tetapi penghormatan terhadap seseorang yang telah menunjukan kemampuannya dan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya hal ini dimaksudkan untuk memotivasi kerja. Kebijakan insentif dapat meningkatkan sikap disiplin seseorang untuk dapat mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah di buat bersama. Fungsi utama dari insentif adalah untuk memberikan tanggungjawab dan dorongan kepada karyawan. Insentif menjamin bahwa karyawan akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tujuan utama pemberian insentif adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja inividu maupun kelompok. Tujuan pemberian insentif dapat dibedakan dua golongan yaitu: 1. Bagi Perusahaan Tujuan dari pelaksanaan insentif dalam perusahaan khususnya dalam kegiatan produksi adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan jalan mendorong/merangsang agar karyawan: a) Bekerja lebih bersemangat dan cepat. b) Bekerja lebih disiplin. c) Bekerja lebih kreatif. 2. Bagi Karyawan Adanya pemberian insentif karyawan akan mendapat keuntungan: a) Standar produktivitas dapat diukur secara kuantitatif. b) Standar produktivitas di atas dapat digunakan sebagai dasar pemberian balas jasa yang diukur dalam bentuk uang. c) Karyawan harus lebih giat agar dapat menerima uang lebih besar. Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah (“SE Menaker 7/1990”) dikatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan Departemen Tenaga Kerja didapat kesimpulan bahwa para pengusaha dengan maksud untuk mendorong para pekerja lebih berdisiplin, rajin dan produktif telah menerapkan/memperkenalkan bermacam-macam tunjangan dan perangsang lainnya. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian insentif tidak dibenarkan adanya pemaksaan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dasar hukum: 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dari penjelasan diatas maka dapat di simpulkan bahwa tidak dibenarkan memaksakan pemberian insentif dalam suatu pekerjaan karena pemberian insentif merupakan suatu bentuk penghargaan dari perusahan kepada karyawannya karena produktivitas yang meningkat sedangkan bagi karyawan insentif merupakan suatu keuntungan. Oleh karena itu dalam pemberian insentif pasti menguntungkan kedua belah pihak.