Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 18 Juli 2017

    Andri

    apakah usaha mikro diharuskan membayar pajak? perusahaan yang bagaimana kah yg diwajibkan untuk membayar pajak?

  • 5 September 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama Leny Ferina Andrianita, S.H. Saya akan mecoba menjawab pertanyaan saudara, Jika berbentuk usaha rumahan, biasanya membentuk CV merupakan cara yang paling sederhana (karena cukup didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat) dengan biaya pendirian yang lebih murah serta tidak dibutuhkan modal minimum dalam pendiriannya. Alasan lain adalah CV relatif lebih murah dari sisi perpajakannya dibandingkan PT. Namun di sisi lain, karena CV bukan merupakan badan hukum, maka tanggung jawab dari CV tersebut masih tidak terbatas, terutama bagi Pesero Aktif yang bergelar Direktur. Pesero aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan jika Anda mendirikan CV adalah: jika Anda akan mengikuti tender di pemerintahan. Karena banyak perusahaan besar dan BUMN yang sudah tidak mengizinkan CV sebagai peserta tender, karena bentuknya yang bukan badan hukum tersebut. Jika usaha sudah terdaftar, apakah itu dalam bentuk CV atau PT atau bentuk lainnya maka perusahaan tersebut akan memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (“NPWP”) atas nama perusahaan tersebut Setelah memiliki NPWP, maka usaha tersebut berkewajiban untuk membuat laporan mengenai penghasilan yang diperolehnya secara berkala (tiap bulannya); walaupun misalnya pada bulan yang bersangkutan penghasilannya NIHIL. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan bahwa setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak penghasilan. Pada saat Anda mendaftarkan perusahaan atau badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat usaha Anda berdomisili, maka akan mendapatkan SKT atau Surat Keterangan Terdaftar. Tergantung pada jenis transaksi yang Anda lakukan dan jumlah omzet usaha Anda dalam setahun. Jadi meskipun usaha mikro tetap wajib membayar pajak berdasarkan pada ketentuan UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan.karena itu termasuk kedalam UKM/Unit Usaha Mikro karena yang termasuk usaha mikro itu: Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Kriteria usaha mikro ini adalah: 1. Memiliki karyawan kurang dari 4 orang 2. Aset (kekayaan bersih) hingga Rp 50 juta 3. Omzet penjualan tahunan hingga 300 juta