Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 25 Juni 2017

    PRETTY MIDA

    kakak saya di tahan pada bulan juli 2015,dengan vonis 6th 6 bln,berapa remisi dan kapan bisa keluar,bila mengajukan pb,dan kapan pb itu bisa diajukan?

  • 29 September 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Mursalim, S.H. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Jawaban: Yth. Saudari Pretty Mida, di Provinsi Banten Untuk menjawab pertanyaan Anda, maka kami akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai Remisi Pertama-tama harus diketahui bahwa perbuatan pidana pelecehan sexual sekarang ini menjadi perhatian masyarakat khususnya Pemerintah, sehingga berpendapat pentingnya melindungi perempaun dan anak-anak dari tindak pidana tersebut, sehingga penegakan hukum makin serius dilakukan. Adapun, pemberian remisi pada dasarnya sebagai bentuk perwujudan atas perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sebagai hak konstitusional warga Negara. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, ditegaskan mengenai pengertian Remisi adalah: “Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan” Remisi sebagai sarana pengurangan masa menjalani pidana, merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh Narapidana dan Anak Pidana sebagai insan Warga Binaan Pemasyarakatan. Umumnya remisi diberikan setiap tahun oleh Negara pada saat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, misalnya setiap tanggal 17 Agustus. Sudah seyogyanya pemberian remisi tidak didasarkan pada perbedaan status dan sebagainya, karena remisi merupakan hak semua warga binaan pemasyarakatan sebagai cermin hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 yang mengatur mengenai hak-hak narapidana salah satu diantara hak tersebut adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Soal berapa banyak remisi yang diberikan, hal itu nantinya merupakan keputusan Menteri Hukum dan HAM., tetapi persyaratan memang telah ditentuan, yaitu yang berkelakuan baik, dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Sedangkan untuk Pembebasan Bersyarat (PB), dapat diajukan apabila Narapida setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Sebagaimana, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dikatakan: Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Selanjutnya untuk mendapatkan remisi perlu diketahui syarat-syarat yang apa yang harus dipenuhi. Pasal 34 ayat (2) dan (3) mengatur syarat remisi, yaitu :  berkelakuan baik; dan  telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan telah mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan predikat baik. Berbeda dengan Narapidana biasa, maka Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerja sama dengan penegak hukum (justice collabortion) untuk membantu membongkar perkara tindak pidana korupsi; dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing (WNA), yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Bahkan pemberian remisi dapat ditambah, yaitu apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan: a. berbuat jasa kepada negara; b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana (Pasal 34). Pembebasan Bersyarat (PB) Dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal mengenai ha-hak Narapidana, salah satu hak selain mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) juga mendapatkan Pembebasan bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembebasan Bersyarat, persyaratan substantif dan administratif yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yang diatur dalam Per.Men.Huk.HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Asimilasi, Pengertian Pembebasan Bersyarat (PB): “Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan”. Menjawab pertanyaan Anda, berapa remisi dan kapan bisa keluar, bila mengajukan pb ?. Untuk menjawab pertanyaan Anda tidak mudah, karena semua itu tergantung pada persyaratan dan kebijakan Pembebasan Bersyarat (PB). Namun apabila kakak Anda telah memenuhi syarat, yaitu telah berkelakukan baik maka berhak mendapatkan remisi. Namun, persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan telah mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan predikat baik. Disamping itu pemberian remisi didasarkan juga pada pertimbangan dan penilaian lain dari pejabat terkait. Dan remisi biasanya diberikan kepada warga binaan setiap Hari Kemerdekaan RI, tanggal 17 Agustus, yang berapa bulan yang didapat tergantung pertimbangan dan keputusan yang dikeluarkan.yang ada pada Menteri. Jadi pemberian remisi tergantung pada syarat dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Bila, mengajukan Pembebasan Bersayarat (PB). Pasal 5, Permenkumham tersebut menentukan untuk mengajukan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan baik substantif dan administrative” Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud yang harus dipenuhi adalah : a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan; b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif; c. berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat; d. masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan; e. berkelakuan baik; Adapun persyaratan administratif, seperti : a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis); b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan; c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa; Dengan demikian untuk mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB) disamping memenuhi persyaratan substantif dan administratif, juga warga binaan harus telah menjalani 2/3 (dua pertiga) atau tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan masa pidana. Sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 2 yang berbunyi : “Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan”. Perhitungan 1/3, 1/2 atau 2/3 masa pidana adalah 1/3, 1/2, atau 2/3 kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan. Pasal 8 menentukan Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut: a. sejak ditahan; b. apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir; c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku; d. perhitungan 1/3, 1/2 atau 2/3 masa pidana adalah 1/3, 1/2, atau 2/3 kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan. Namun diperkirakan kira-kira begini, apabila kakak Anda mendapat vonis 6 th 6 bln, dan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) atau tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, maka berhak mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB) : 2/3 X 6 th 6 bln = 4 th 4 bln. Oleh karena itu, kakak Anda baru bisa mendapatkan pembebasan bersyarat jika telah menjalani masa pidananya sekurang-kurangnya 4 tahun 4 bulan, maka diperkirakan pada bulan Agustus 2019 kakak Anda mendapatkan pembebasan bersyarat (PB). Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada : a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemayarakatan : a. mengulangi tindak pidana; b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau c. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.