Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 16 Mei 2017

    Sigit Usman

    Bagaimana hukumnya jika uang ganti rugi tanah tidak dititipkan ke pengadilan apabila tanah masih dalam sengketa? Tanah untuk pelebaran jembatan. Uang masih dibawa panitia pembebasan tanah.  Apa hukummnya jk ada surat tembusan mengenai permohonan konsiyasi  ke PN, tetapi  setelah dicek di PN tidak ada pendaftaran permohonan konsiyasi dri pemohon? Terimakasih.

  • 6 Juni 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab Oleh Penyuluh Hukum Ahli Nandi Widyani, S.H., M.H. - Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017. - Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 1 angka 2 disebutkan : 1. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pada yang berhak. 2. Penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dilakukan dengan musyawarah antara lembaga pertanahan dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 hari sesuai dengan Pasal 37 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017. 3. Prinsip musyawarah antara instansi pemerintah yang akan membangun dengan pemilik atau penguasa tanah. - Sebelum ada kesepakatan mengenai ganti kerugian, pemilik tanah tidak wajib melepaskan haknya. - Jika sudah ada kesepakatan antara instansi pemeritah dengan pemilik atau penguasa tanah, maka salah satu pihak tidak boleh melakukan penitipan pembayaran (konsinyasi) ke Pengadilan Negeri. - Konsinyasi dikenal dalam hukum perdata, bukan dalam lapangan hukum publik. - Penggunaan lembaga konsinyasi dalam pengadaan tanah tidak kontektual. - Persyaratan utama untuk mendapat ganti rugi adalah kepemilikan sertifikat. - Masyarakat yang tanah dan bangunannya dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan atau jalan tol ataupun bandara dapat mempriotas dana ganti rugi secara penuh tanpa perlu dipotong pasal penghasilan, yang selama ini masyarakat menanggung PPH 5%. - Dalam hal tanah masih dalam sengketa maka salah satu pihak tidak boleh melakukan penitipan pembayaran (konsinyasi) ke Pengadilan Negeri. - Dalam masalah ini karena konsinyasi ke Pengadilan Negeri tidak diperbolehkan maka tidak ada konsekuensi hukum apapun apabila tidak ada pendaftaran permohonan konsinyasi dari pemohon karena tanah masih dalam sengketa.