Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 11 Mei 2017

    Koko Bhayu Nugroho

    Kapan saya bebas ?vonis 5thun sudah jalani 3thun 5bln

  • 6 Juni 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Mugiyati, S.H., M.H. Pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 01/2007”) juga menegaskan pengertian pembebasan bersyarat yaitu, “proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luarLembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masapidananya minimal 9 (sembilan) bulan.” Penjelasan Pasal 12 huruf k UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU 12/1995”) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat ini dapat dimohonkan oleh narapidana/anak pidana itu sendiri atau keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas ke bagian registrasi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau Rutan (Rumah Tahanan) setempat. Keluarga atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin narapidana/anak pidana lalu menghadap ke Lapas atau Rutan untuk pembebasan bersyarat terhadap narapidana/anak pidana. Proses selanjutnya pihak Lapas/Rutan akan meninjau apakah narapidana/anak pidana yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas atau belum. Permohonan akan diterima jika persyaratan-persyaratan di atas telah terpenuhi. Sebaliknya, permohonan akan ditolak jika persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan jelas dikatakan setiap warga binaan yang berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi,.Tapi keluarnya PP 99 Tahun 2012 memberikan stigma kalau para narapidana kasus narkoba tidak bisa berubah sehingga memupus harapan napi kasus narkoba khususnya untuk mendapatkan remisi,” Dan sejak PP 99 itu keluar, bisa dikatakan sulit atau tidak ada peluang narapidana narkoba untuk mendapatkan remisi apalagi pembebasan bersyarat, para narapidana kasus narkoba yang hukumannya di atas 5 tahun penjara harus bisa memenuhi dua syarat jika ingin mendapatkan remisi. Yang mana syarat pertamanya napi harus membayar biaya subsider untuk kasus perkara narkoba biaya subsider tidak ada yang dibawah Rp 1 Miliar. Napi Narkoba dapat diberikan bebas bersyarat kalau benar-benar bersih dari narkotika, dan untuk narapidana terorisme bersedia membuat surat pernyataan Justice Collaborator (JC) untuk dimintakan ke pihak terkait, apakah pihak terkait bersedia memberikan surat keterangan JC, jika tidak bersedia maka menutup peluang narapidana narkoba/ terorisme mendapatkan remisi,” PP No. 99 tahun 2012 antara lain mengatur soal penghapusan remisi terhadap narapidana kasus narkoba dan narapidana kasus terorisme. Remisi (Pengurangan Masa Pidana) Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk diberikan remisi, narapidana harus memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Narapidana berkelakukan baik Persyararan berkelakuan baik ini persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan: a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. 2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Jika Anda dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Jadi anda yang dipidana 5 tahun subsider 3 bulan ini dapat diberikan remisi jika memenuhi-syarat-syarat di atas, termasuk telah menjalani pidana lebih dari enam bulan. jika sudah enam bulan menjalani hukuman pidananya, maka Anda dapat mengajukan remisi. Masalah berapa banyak remisi yang diberikan, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan keputusan pemberian Remisi berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah. Keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. Pembebasan bersyarat ini adalah hak bagi setiap narapidana/anak pidana (lihat Pasal 14 ayat (1) huruf k UU 12/1995). Oleh karena itu setiap narapidana/anak pidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas. Di bawah ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana maupun anak pidana (lihat Pasal 6 Permenkumham 01/2007): Pembebasan bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan Sama halnya seperti remisi, pembebasan bersyarat narapidana dapat diberikan jika telah memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu: A. Persyaratan Substantif: a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. e. Telah menjalani Asimilasi (Kerja Sosial) paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. B. Persyaratan Administratif: (1) kutipan putusan hakim (ekstrak vonis); (2) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan; (3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; (4) Salinan register, F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan; (5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan; (6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa; (7) Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan: a. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat; b. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan. Sedangkan, pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat-syarat di atas, harus juga memenuhi syarat a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator); b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. Hal ini berarti pembebasan bersyarat dapat diajukan setelah Anda menjalani 2/3 masa pidananya. Mengenai masa pidana, harus dilihat vonis atau hukuman yang dijatuhkan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada vonis, selalu dicantumkan kalimat bahwa masa hukuman akan dipotong dengan masa tahanan. Dan juga, ada kemungkinan penambahan hukuman jika tidak melakukan pembayaran terhadap hukuman denda. Contohnya, jika hakim menjatuhkan hukuman denda, sedangkan terpidana tidak membayar hukuman denda, maka konsekuensinya akan terjadi penambahan masa kurungan. Misalnya A dihukum 4 tahun 6 bulan dengan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 3 bulan hukuman kurungan. Jika hukuman sudah berkekuatan hukum tetap dan A tidak mau membayar denda, maka hukuman kepada A akan bertambah menjadi 4 tahun 9 bulan penjara. Mengenai vonis yang Anda katakan 5 tahun subsider tiga bulan, kami berasumsi bahwa vonisnya adalah lima tahun dengan denda sebesar X subsider tiga bulan, yang berarti jika Anda tidak membayar dendanya, maka hukuman akan ditambahkan tiga bulan. Dengan demikian, Anda yang divonis penjara lima tahun tiga bulan ini, dua pertiga masa pidananya adalah: 2/3 x 5 tahun 1bulan = 3 tahun 7 bulan. Oleh karena itu, Anda baru bisa mendapatkan pembebasan bersyarat jika telah menjalani masa pidananya sekurang-kurangnya tiga tahun tujuh bulan, terhitung sejak anda menjalani masa tahanan. C. Tatacara Pengajuan: Pasal 59 Permen 21 Tahun 2013 : 1. TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian PB kepada Kepala Lapas; 2. Jika Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian PB, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian PBkepada Kepala Kanwil; 3. Kepala Kanwil menyampaikan usulan pemberian PB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil kepada Dirjen PAS. 4. Dirjen PAS menyampaikan pertimbangan pemberian PB kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Ditjen PAS dan rekomendasi dari instansi terkait (Polri, BNN, dan/atau Kejagung); 5. Persetujuan pemberian PB ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 43B PP No. 99 Tahun 2012 1. PB diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Dirjen PAS. 2. Dirjen PAS dalam memberikan pertimbangan : a. wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat, b. wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait (Polri, BNN, dan/atau Kejagung); 3. Rekomendasi disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Dirjen PAS. 4. Jika telah lewat waktu 12 hari, instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Dirjen PASmenyampaikan pertimbangan PB kepada Menteri.