Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 7 Mei 2017

    raf

    dear admin, di thn 1989 ayah saya membeli sebidang tanah dari X dan telah diduduki dan kuasai oleh kami. pada thn 2005 si X memotong phon kelapa tanpa ijin dan menjualnya. telah kami laporkan tapi karna ayah saya berhati malaikat kasus itu tidak dilanjutkan. pada thn 2010 kepala desa setempat pernah bertanya ke ibu saya untuk menjual tanahnya, ibu saya setuju tapi bru lisan saja. pada thn 2012 ibu saya menawarkan tanah tersebut ke keluarga , tapi malah terkejut kalau tanah tersebut sudah dijual tanpa sepengetahuan oleh kepala desa dan teman2nya dan juga si X dan kami tidak dapat apa2 dari tanah tersebut. spontan kami datangi kepala desa dan X dan mereka saling lempar. kami lapor di POLDA dan di teruskan ke POLRES setempat tpi di POLRES dibilang kami gak akan menang. ibu saya menduga ada permainan dan ada koneksinya kepala desa tersebut. akhirnya kami trik laporan dan menggunakan mediasi tapi mereka menghindar sampai saling lempar sampai skrg. Tanah tersebut hanya ada Girik asli dan kwitansi dari si X karna dari dulu dia ulur dengan alasan hrus tgu anaknya tanda tangan dsbgnya. tanah ada si sulawesi utara tapi kwitansi jakarta karna modal percaya dan bantu sudara juga. pembayaran di jakarta. kondisi kami tidak punya uang untuk menggunakan pengacara. banyak juga masukan untuk membuat laporan ke polisi untuk adukan penipuan penggelapan dan sebagainya tapi kami tidak ingin salah langkah. saya ingin bertanya langkah hukum apa yang bisa di sarankan untuk dilakukan? apakah kami bisa lapor pidana? kalau bisa pidana apa saja yg harus di tempuh? seberapa kuat kah posisi kami dalam perkara ini? Mohon dibantu. Terima kasih sebelumnya

  • 30 Mei 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab Oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Ratiyo BG, S.H. Jawaban : Yth. Raf Setelah saya membaca dan simak permasalahan yang Saudara ajukan, saya akan coba menjawab sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, disamping kita saling sering pendapat saja. 1. Seharusnya Saudara berhati-hati dalam membeli sesuatu apapun, lebih lagi menyangkut tentang tanah yang sangat penting sekali. Dalam masalah jual-beli yang diartikan adalah proses peralihan hak dari seseorang kepada orang lain, dengan prinsip bukti Jelas dan Tunai. - Maka bukti jelas diartikan bahwa data-data tanah, Sertifikat, Bukti lunas Pembayaran PBB, yang semuanya itu dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk melaksanakan jual-beli tanah yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terdiri dari : a. PPAT Sementara adalah Camat yang diangkat sebagai PPAT untuk daerah-daerah terpencil. b. Notaris yang diangkat berdasarkan SK Kepala BPN untuk wilayah kerja tertentu. - Disamping itu, dilampiri pula data-data penjual/pembeli masing-masing berupa : a. Foto copy KTP Suami/Isteri; b. Foto copy Kartu Keluarga; c. Foto copy Surat Keterangan Waris/ganti nama (bilamana ybs telah meninggal dunia, atau hal lain); d. Surat Pernyataan tidak sengketa dari Kelurahan setempat. - Agar di Cek keasliannya dan keabsahan Sertifikat Tanah oleh kantor pertanahan yang berwenang. - Dengan Tunai diartikan bahwa telah dibayarkan secara lunas. 2. Langkah yang harus ditempuh, yaitu dalam kasus Jual-Beli tanah tersebut Apabila dengan adanya surat perjanjian jual beli tanah dan adanya Saksi-saksi dari Keluarga serta Pejabat berwenang yang melaksanakan tugas tersebut dapat saja Saudara melapor terkait kasus pidana, walaupun Saudara baru diberikan bukti Girik Asli dan Kwitansi tanda bukti lunas dari si penjual. Itupun sudah mempunyai kekuatan dalam posisi kasus Saudara. - Terkait proses pidana “Penyerobotan Lahan” sesuai ketentuan Pasal 385 ayat (1) KUHP. Diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam hal ini adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.