Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 2 April 2017

    Lidya

    Malam, saya ada masalah dlm membuat passport anak saya d mana pihak imigrasi menolak karn saya tdk melampirkan surat hak asuh anak dimana sya sudah bercerai dan menikah kembali, sdgkan saya gak mgkin minta surat keterangan dari ex suami saya (krn dia sdh ga tau lagi d mana dan lepas tanggung jwb trhdp anak saya) apa saya hrs buat surat hak asuh anak? Wlw pun sbenarnya memang tdk ada perebutan anak toh ayah nya sdh lepas bgtu saja. Trima kasih

  • 26 April 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Yuliawiranti, SH., MH., CN. Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur bahwa bagi Anak yang berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: 1. Kartu tanda penduduk kedua orang tua yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri; 2. Kartu keluarga; 3. Akta kelahiran; 4. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua; 5. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; 6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa; 7. Melampirkan dan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai SURAT EDARAN DIRJEN IMIGRASI NOMOR IMI-1562.GR.01.01 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM PENERBITAN PASPOR : o Paspor orang tua (bila anak pergi bersama orang tua ke luar negeri). o Surat pernyataan bermeterai cukup dari kedua orang tua yang berisi antara lain bertanggung jawab terhadap keberadaan paspor anak, keberangkatan dan kepulangannya ke Indonesia (bila anak pergi bersama orang tua ke luar negeri). o KTP orang yang akan membawa keluar negeri yang masih berlaku (bila anak pergi bukan bersama orang tua ke luar negeri). o Paspor orang yang akan membawa keluar negeri yang masih berlaku (bila anak pergi bukan bersama orang tua ke luar negeri). o Surat pernyataan bermeterai cukup dari kedua orang tua yang berisi antar lain: pemberian izin bagi anak untuk memperoleh paspor dan berpergian keluar negeri bersama orang lain (bila anak pergi bukan bersama orang tua ke luar negeri). o Surat pernyataan bermeterai cukup dari orang yang akan membawa anak, yang berisi antara lain: pernyataan bertanggung jawab terhadap keberadaan anak dan paspor yang dimilikinya, keberangkatan dan kepulangnya ke Indonesia (bila anak pergi bukan bersama orang tua ke luar negeri). o Kedua orang tua wajib hadir pada saat wawancara (bila salah satu tidak hadir karena alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, salah satu orang tua yang hadir wajib melampirkan surat kuasa dari yang berhalang hadir. o Jika orang tua pemohon sudah bercerai lampirkan surat cerai dan hak asuh dari pengadilan. Orang tua pemegang hak asuh wajib hadir saat wawancara. - Jadi berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa dalam hal membuat paspor anak, Jika orang tua pemohon sudah bercerai maka melampirkan surat cerai dan hak asuh dari pengadilan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan pihak imigrasi agar paspor yang diterbitkan dapat sesuai dengan fungsinya, tidak disalahgunakan untuk maksud dan tujuan yang melawan hukum seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia. - Untuk memperoleh hak asuh anak dari pengadilan, Klien mengajukan permohonan hak asuh terhadap anak kepada Pengadilan. - Untuk mengurus hak asuh anak, Klien harus mengajukan permohonannya melalui Pengadilan, pengadilan agama jika Klien beragama Islam atau Pengadilan Negeri jika Klien beragama selain Islam. - Dalam memutuskan siapa yang berhak atas “kuasa asuh anak” dalam perkara perceraian, sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang berhak, Ayah atau Ibu. Jadi tidak heran banyak permasalahan dalam kasus “perebutan kuasa asuh anak”, baik didalam persidangan maupun diluar persidangan. Kalaupun ada, satu-satunya aturan yang jelas dan tegas bagi hakim dalam memutuskan hak asuh anak ada dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Dalam hal terjadi perceraian : • pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. • pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. • biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” - Adapun prosedur pengajuan hak asuh anak termasuk dalam kumulasi perkara acara permohonan cerai mengingat bahwa hak asuh anak terjadi sebagai akibat dari adanya perceraian. Permohonan ini dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU Peradilan Agama) kumulasi ini merupakan ketentuan khusus. - Cara mengajukan perkara hak asuh anak di pengadilan agama : Persyaratan Umum : • Membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan Persyaratan Hadlonah/ Hak Asuh Anak : 1. Surat gugatan atau permohonan 2. Fotocopy surat nikah atau akte cerai Pemohon 1 lembar dengan materai Rp. 6000,- 3. Foto copy KTP satu lembar folio (tanpa dipotong) 4. Foto copy akta kelahiran anak yang akan diasuh atau surat keterangan dokter/ bidan 1 lembar disertai materai Rp. 6000,- 5. Surat keterangan gaji/ penghasilan (bagi PNS/TNI/POLRI) - Syarat Permohonan Hak Asuh Anak/Perwalian ke Pengadilan Negeri 1. Surat Permohonan , bermaterai 6.000 ditanda tangani oleh Pemohon. (dicopy 1 eks ) 2. Foto copy KTP Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar 3. Foto copy KK Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar. 4. Foto copy KTP Orang Tua/Peserta sebanyak 1 (satu) lembar. 5. Foto copy Akta Kelahiran sebanyak 1 (satu) lembar. 6. Surat Kuasa dari Orang Tua ke Pemohon sebanyak 1(satu) lembar. 7. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar. (tidak dimaterai ) *) Untuk point 2 s.d 6 di stempel/leges dikantor POS ber materai 6.000 - Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada aturan yang jelas mengenai pentapan hak asuh anak, dalam memutuskan perkara tersebut hakim juga harus mempertimbangkan tentang konsepsi perlindungan anak mengingat pengertian dari hak asuh anak itu sendiri adalah hak anak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya . Sebagaimana yang diatur UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif asas-asas: 1. Nondiskriminasi 2. kepentingan yang terbaik bagi anak; 3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4. penghargaan terhadap pendapat anak. - Jadi dalam perkara hukum yang menyangkut kepentingan anak, Hakim sebelum memutuskan siapa yang berhak atas “kuasa asuh anak” dapat meminta pendapat dari si anak. Hal ini juga tidak terlepas dari kewajiban Hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. - Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan : "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan" - Berdasarkan ketentuan pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002 diatas maka jelas dan tegas Hakim dapat meminta pendapat dari si anak dalam perkara hukum “kuasa asuh anak”. Untuk meminta pendapat dari si anak dalam perkara hukum “kuasa asuh anak”, hakim harus mempertimbangkan tingkat kecerdasan dan usia si anak. - Dan Klien juga dapat menjelaskan kepada hakim bahwa mantan suami klien setelah bercerai tidak pernah menjenguk serta menafkahi anak kandungnya sampai dengan saat ini, hal ini untuk memperkuat alasan pengajuan permohonan hak asuh anak.