Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 29 Maret 2017

    bambang sugianto

    Istri saya baru kerja di toko tahu gila selama 2 hari dan tiba-tiba istri saya sakit dan istri saya memberitau kepada kokoh agar izin tidak masuk. Setelah ingin masuk kerja kembali setelah sakit selama 3 hari istri saya dikeluarkan dan tidak mendapat upah selama 2 hari kerja .Dengan nama atasan KOKOH & CICI . Dan atasan tersebut atas nama CICI hanya meledek di WA dan tidak ingin membayarnya . Terima kasih perhatiannya

  • 3 Mei 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Heru Wahyono, S.H., M.H. Dari uraian saudara Bambang Sugianto, tidak dijelaskan apakah sebelum istri saudara Bambang bekerja/melaksanakan kerja ada perjanjian kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan) saja. Kalo saya melihat bahwa istri sauadra dan pemilik toko Tahu Gila sudah ada hubungan kerja, karena unsur-unsur hubungan kerja adalah adanya: 1) Unsur pekerjaan 2) Unsur upah 3) Unsur perintah 4) Unsur waktu tertentu Mengenai adanya suatu hubungan kerja tanpa adanya perjanjian kerja, seperti yang Saudara jelaskan pada kasus Saudara, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), yang mana disyaratkan dalam pasal tersebut bahwa: “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh” Kemudian Pasal 51 UUK menyebutkan bahwa, Perjanjian Kerja dapat dibuat baik secara “TERTULIS” ataupun “LISAN”, sehingga untuk kasus yang Saudara alami dapat diasumsikan bahwa Perjanjian Kerja antara Saudara dengan pemberi kerja (pengusaha) dilakukan secara lisan. Yang menjadi masalah adalah mengapa pemilik toko tidak mau membayar istri saudara yang telah bekerja selama 2 hari. Apakah pemilik memandang “perjanjian” walaupun mungkin hanya secara lisan itu menjadi tidak sah. Kalo itu permasalahanny, maka dapat dijawab bahwa Perjanjian Kerja Istri saudara adalah “SAH”, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUK, yaitu: 1) Kesepakatan kedua belah pihak; 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, apabila ditelaah lebih dalam, tentunya harus ditentukan apakah jenis Perjanjian Kerja Saudara, apakah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”), karena terhadap dua Perjanjian Kerja tersebut mempunyai spesifikasi hak dan kewajiban yang berbeda. Untuk menjawabnya, dapat dilihat pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) UUK, yang mensyaratkan untuk pembuatan secara tertulis terhadap PKWT, apabila ternyata PKWT tersebut tidak dibuat secara tertulis, maka secara otomatis Perjanjian Kerja tersebut menjadi PKWTT. Selain itu, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, di dalam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja” Dengan kata lain, secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa ketika Perjanjian Kerja tersebut secara lisan (tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin), maka Perjanjian Kerja tersebut merupakan PKWTT. Dengan demikian, Saudara berhak untuk menuntut hak-hak Saudara sebagai karyawan dengan status hubungan kerja PKWTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memberikan pencerahan hukum kepada Saudara.