Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 28 Maret 2017

    MuhammadRidwan

    Asallammuailaikum. Pak /ibu yang sy hormati pada kesempatan ini sy ingin konsultasi tentang warisan ibu sy karti yg sdh 2 th meninggal dan sdh 4 thn bercerai dg bpk sy sunardi jd kisah rumah tangga ibu sebelum menikah dg p.sunardi sudah memiliki rumah seluas 73 mtr hasil pernikahan sebelum y tp becerai dan ibu sy diberikan rmh trsbt brcerai krn tdk dikarunia anak menikah kembali dg p.sunar duda memiliki 4 orang anak dan dikarunia anak sy ridwan ,dan status surat rumah atas nama ibu sy mutlak sepeninggal ibu sy surat rumah dan arsip tentang ibu sy ditahan oleh kakak tiri sy dan sy sdh melakukan bebagai cara untuk mendapatkan surat trsbt sedangkan blm ada surat ketetapan waris karena surat tsbt ditahan sy dan bekerjasama dgn rt dan rw serempat kakak tiri sy untuk menghalahi agar sy mengurus surat dan harta waris ibu sy mereka beralibi klo ibu sy memberi amanah untuk dibagi harta waris sedangkan sy tidak diundang dan tdk ada surat wasiat /hibah yg menguatkan alibiwreka jalan apa yg harus sy tempuh lagi pak/ibu klo ke pengadilan agama bth biaya besar tdk sdngkn hidup sy numpang mertua dan berpendapatan pas-pasan trmksh dan minta respon y secepat y

  • 25 April 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Jawardi, S.H., M.H Waalaikum salam wr.wb. Bapak Ridwan ada 2 (dua) cara penyelesaian permasalahan hukum yang bapak hadapi : 1. Dengan cara pembagian waris menurut Islam. 2. Dengan membawa kasus ini kepada pengadilan (pengadilan Agama). 1. Pembagian Hak Waris menurut Islam. Pak Ridwan yang di rahmati Allah SWT. Kalau saya simpulkan dari paparan kasus yang bapak ceritakan sebagai berikut : Ibu Karti dengan bapak Sunardi sudah dalam keadaan bercerai sebelum wafatnya almarhumah ibu Karti. Almarhumah memiliki rumah diatas tanah seluas 73 M2, beliau wafat meninggalkan mantan suami, 4 anak tiri (laki-laki dan perempuan) dan 1 anak laki-laki. Siapa ahli warisnya? Sebelum menetukan siapa ahli warisnya, kita keluarkan dulu orang-orang yang bukan ahli waris almarhumah ibu Karti : 1. Mantan suami (Sunardi) : bukan ahli waris, karena terjadi perceraian. 2. Anak tiri : Bukan ahli waris, karena bukan terlahir dari kandungannya. Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka yang menjadi ahli waris hanya 1 anak laki-laki saja (bapak Ridwan). Anak laki-laki yang ada ini mewarisi seluruh harta milik almarhumah ibu Karti. Namun saat ini terjadi perselisihan bahwa anak-anak tiri almarhumah mengklaim bahwa ibu tiri mereka (alm. Ibu Karti) telah berwasiat untuk membagi harta berupa rumah itu kepada anak tirinya (walaupun menurut pak Ridwan itu hanya alibi dari kakak tirinya). Bagaimana eksekusinya ? Jika itu dianggap wasiat, maka pembagiannya adalah : Rumah seluas 73 M2 ditaksir harganya 900 Juta, maka sebelum dibagi kepada ahli waris harus dikeluarkan dulu wasiatnya 1/3 bagian x 900 juta = 300 Juta, sisa 2/3 bagian untuk ahli waris. (Peraturan Waris menurut Islam) Uang 300 juta (1/3 bagian dari harga laku rumah) ini diberikan kepada anak tirinya berdasarkan wasiat tersebut. Uang 600 juta (2/3 bagian dari harga laku rumah) merupakan hak ahli waris, yaitu 1 (satu) anak laki-laki (bapak Ridwan). Saran saya, coba musyawarahkan dengan keluarga dan mohon bantuan saudara-saudara laki-laki (paman) almarhumah ibu Karti untuk bisa mendampingi pak Ridwan dalam rangka meminta hak waris yang saat ini ditahan oleh anak tiri almarhumah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada pak Ridwan. Aamiin ya rabbal. 2. Dengan membawa kasus kepada pengadilan. Bapak Ridwan jangan pesimis (karena keterbatasan ekonomi) untuk membawa kasus ini (penggelapan dokumen waris) ke pengadilan. Saat ini ada Program Bantuan Hukum (gratis) untuk orang yang tidak mampu, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksananya. Bapak Ridwan akan didampingi oleh advokat (penasehat hukum) yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang dapat dilihat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta atau dapat dilihat di Web site BPHN :www.bphn.go.id. Syarat yang terpenting adalah Surat Keterangan tidak mampu dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh Kelurahan/kepaala desa atau instansi terkait lainnya serta syarat-syarat lainnya yang dapat ditanyakan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang bapak Ridwan pilih. Biaya untuk beracara di pengadilan sudah disediakan oleh Pemerintah melalui APBN atau APBD. Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.