Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 11 Maret 2017

    Rabiatul Adawiyah

    Ada seorang suami istri yang menikah tanpa melakukan perjanjian kawin. suami istri tersebut sama-sama menjadi pemegang saham di perusahaan yang mereka kelola, si istri merupakan direktur utama sedangkan suami nya merupakan komisaris utama. suatu hari terjadi konflik yang mana si suami menuduh istrinya melakukan penggelapan aset perusahaan. jadi yang ingin saya tanyakan Bagaimana penerapan hukum perkawinan, hukum perusahaan, dan hukum pidana dalam kasus ini?

  • 3 Mei 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Nandi Widyani, S.H., M.H. Suami istri yang tidak melakukan perjanjian tidak bisa mendirikan Perseoran Terbatas (PT) maupun CV. Karena istri tersebut dianggap sebagai satu kesatuaan dan karena memiliki suatu kepentingan yaitu membentuk keluarga berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dimana suami bertindak sebagai Kepala Rumah Tangga (Pasal 1 Jo 31 UU No. 1 Tahun 1974). Dalam Pasal 35 UU Nomor 1974 disebutkan Harta Benda yang dieproleh dalam Perkawinan menjadi Harta bersama. Oleh karena, suami istri itu juga merupakan satu entitas maka dalam suatu Perusahaan tidak boleh hanya suami istri saja yang menjadi pemegang saham, harus terdapat satu orang/badan hukum pemegang saham lainnya dalam Perusahaan. Pendiriaan CV/PT oleh suami istri tidak diperbolehkan. Seandainya suami istri tersebut tetap ingin mendirikan CV/PT harus mencari satu pihak lagi, hal ini dikarenakan suami istri dianggap satu orang, hal ini mengacu pada pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sejak dilangsungkan nya perkawinan maka terjadilah percampuran harta suami istri. Istri sebagai pemegang saham dituduh suami menggelapkan aset perusahaan. Apabila istri terbukti melakukan penggelapan aset perusahaan maka akan dikenakan pasal 374 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan oleh karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 372 KUHP : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.