Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 15 November 2016

    Nurbadri

    Bagaimana pengadaan pengacara untuk lembaga KPU, kapan dapat dilaksanakan dan bagaimana sistem pembayarannya apakah dapat dilakukan penunjukan langsung?

  • 4 Januari 2017

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Mugiyati S.H., M.H Sejak tahun 2011 setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, di dalam pertimbangannya menyatakan sehubungan dengan adanya gugatan/tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pekerjaan atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, perlu dilakukan pengadaan konsultan hukum/advokat atau arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, efisiensi, dan tepat waktu, perlu segera menetapkan konsultan hukum/advokat atau arbiter melalui penunjukan langsung. Pengadaan jasa penasehat hukum semenjak Perpres 35/2011 tentang perubahan pertama Perpres 54/2010 dapat dimasukkan sebagai keadaan tertentu sehingga dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Pasal 16 pengadaan jasa kosultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan ULP atau 1 orang pejabat pengadaan, Pasal 17 G angka 2 poin b 2) Menetapkan penyedia barang/ jasa Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa Rp 1.000.000.000,-Hal ini seperti tertuang dalam Pasal 44 ayat 2 huruf e Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 35/2011, yaitu : Pasal 44 1. Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultasi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. 2. Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. Dari pasal ini pengadaan jasa penasehat hukum termasuk dalam kategori jenis pengadaan konsultansi. Kemudian beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait keadaan tertentu adalah: 1. Yang tidak direncanakan sebelumnya; dan 2. Sifat pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. Kedua syarat ini menjadi mutlak untuk menyatakan suatu jasa penasehat hukum dapat menggunakan proses penunjukan langsung. Perubahan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 mempersyaratkan dalam pasal 44 bahwa penunjukan langsung Konsultan Hukum/Advokat harus menyiaratkan adanya keadaan tertentu yaitu : 1. Pekerjaan jasa konsultansi konsultan hukum/advokat yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, 2. sifat pelaksanaan pekerjaan dan atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. Penunjukan langsung 1 (satu) konsultan hukum/advokat dilakukan dengan proses prakualifikasi. Samsul Ramli (2014) mencatatkan jika dikaitkan dengan pengadaan maka persyaratan yang diperlukan untuk usaha perorangan jasa penasehat hukum adalah minimal: 1. KTP 2. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. 3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. 4. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa. 5. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/Pasal 29. 6. PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. 7. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak. 8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam. 9. Menandatangani Pakta Integritas. 10. Memiliki izin advokat. 11. Badan Usaha persyaratan ditambah dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Proses pengadaan dengan penunjukan langsung untuk 1 (satu) penyedia konsultan hukum/advokat, dimulai dengan Penyedia tersebut yang diundang menyampaikan Dokumen Kualifikasi. Kelompok Kerja ULP langsung melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi seperti pada Seleksi Umum. Setelah dianggap memenuhi syarat kualifikasi, selanjutnya Kelompok Kerja ULP memberikan penjelasan. Pada waktu selanjutnya penyedia dimintakan memasukan Dokumen Penawaran ke dalam 1 (satu) sampul (persyaratan administrasi, penawaran teknis, dan penawaran biaya) dan menyampaikannya secara langsung atau dapat dikirim melalui pos/jasa pengiriman sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan. Dokumen Penawaran yang dikirim oleh penyedia dibukan Kelompok Kerja ULP dan dilakukan evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya. Dalam melakukan evaluasi, Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk mendapatkan biaya yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Jika hasil evaluasi dinyatakan memenuhi syarat, Kelompok Kerja ULP menyusun Berita Acara Evaluasi yang memuat nama dan alamat Penyedia, biaya penawaran terkoreksi dan biaya hasil negosiasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), unsur-unsur yang dievaluasi, keterangan lain yang dianggap perlu dan tanggal dibuat berita acara. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kelompok Kerja ULP maka ditetapkan Penyedia. Penetapan Penyedia mewajibkan Kelompok Kerja ULP untuk mengumumkannya di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat uraian singkat pekerjaan, nama dan alamat Penyedia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan biaya penawaran terkoreksi dan biaya hasil negosiasi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah menetapkan bahwa Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA, KPA, PPK, ULP, Pejabat Pengadaan, PPHP, PPSPM, Bendahara dan APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan. Definisi pelayanan hukum yang diberikan oleh Pimpinan K/L/D/I dalam penjelasan Penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tidak diberikan pengertiannya. Kemungkinan juga pengertian “pelayanan hukum yang disediakan” salah satunya adalah penyediaan jasa konsultan hukum/advokat, termasuk konsultan hukum/advokat sebagai ahli hukum kontrak yang memberikan pendapat untuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Apabila Pimpinan K/L/D/I memberikan pelayanan hukum berupa konsultan hukum/advokat, maka pengadaannya dapat dengan penunjukan langsung seperti yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011, tetapi untuk memberikan pendapat hukum terhadap pengadaan barang/jasa yang kompleks, pengadaan jasa konsultan hukum/advokat dilakukan dengan cara pengadaan langsung atau seleksi karena pengadaan jasa konsultan hukum/advokat sudah merupakan bagian dari unsur biaya pengadaan barang/jasa yang kompleks tersebut.