Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 3 November 2016

    Upik Ismoyo

    Mohon informasi, apakah seorang PNS dapat menjadi seorang Kepala Desa? Karena di daerah kami ada beberapa guru yang hendak mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan kepala desa. Terima kasih.

  • 4 Januari 2017

    Dijawab Oleh -

    DIjawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Iva Shofiya S.H. M.Si. Pada dasarnya tidak ada larangan bahwa seorang PNS mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan kepala desa ataupun menjadi kepala desa. Pengaturan tentang PNS diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dan pengaturan tentang kepala desa diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Seorang PNS dapat menjadi kepala desa antara lain diatur dalam pengaturan sebagai berikut : Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 43 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang pada intinya mengatur bahwa Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa atau sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara itu diberhentikan setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa itu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa. Kemudian, dalam hal sisa masa jabatan kepala yang diberhentikan itu lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa [Pasal 47 ayat (1) UU Desa]. PNS dapat menjadi kepada desa dapat dilihat dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepalaDesa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian pada Pasal 59 PP Desa menyebutkan bahwa : (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya. (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan adengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun selain UU dan Peraturan Pelaksana dari UU, pengaturan tentang pemilihan kepala desa juga terdapat pada Peraturan Daerah (Perda) baik Perda propinsi atau Perda kabupaten/kota. Berdasarkan identitas saudara yang berada di propinsi Jawa Tengah maka dapat dilihat pengaturan terkait ini pada perda yang berlaku di wilayah anda. Kesimpulan dari beberapa pengaturan tersebut, maka dapat dipahami bahwa apabila seorang PNS berkeinginan menjadi kepala desa maka ia harus berhenti sementara dan harus mendapat izin dari pejabat Pembina kepegawaian. PNS yang menjadi kepala desa dapat dikembalikan jabatan sebagai PNS apabila telah tidak menjadi kepala desa dan belum memasuki usia pensiun.